Politik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa terpisahkan, satu sama lain saling mempengaruhi. Menurut Aristoteles, ekonomi merupakan bagian dari pada politik. Dengan berkembangan nya zaman kepada zaman modern di tandai dengan revolusi prancis yang bergeser nya kepemimpinan dari raja atau para filsuf ke para pedagang, maka muncul lah muncul kaum yang berkuasa pada saat itu yaitu merkantilsime, merupakan para saudagar kaya raya. menurut kaum merkantilisme sebuah negara akan berada di angka kemakmuran ketika surplus ekspor dari pada impor, semakin tinggi surplus ekspor maka semakin tinggi kemakmuran negara tersebut.
Dalam kajian teoritis, kaum merkantilisme lah yang pertama melibat negara dalam urusan perkeonomian, ikut campur tangan negara dalam perekonomian ini bertujuan untuk meingkatkan surplus negara mereka untuk ekspor. Karena saat itu peran negara seperti memberikan pemberdayaan kepada Perusahaan yang masih bayi, mengenakan pajak impor, atau memonopoli perdagangan. Kaum merkantilisme juga contoh model pertama Dimana ekonomi berfungsi sebagai pelayan politik atau sebagai refleksi hubungan kekuasaan. Campur tangan pemerintah pada masa merkantlisme ini membuat Sebagian para penguasa menggunakan hak nya untuk menikmati kekayaan yang lebih, sehingga rakyat yang lain nya atau rakayt biasa tidak terperhatikan oleh pemerintah.
Merkantilisme, sebuah doktrin ekonomi kuno yang muncul pada abad ke-16 hingga ke-18, telah mengalami kebangkitan baru-baru ini di tengah dinamika politik ekonomi global yang berubah. Prinsip-prinsip merkantilisme menekankan kebutuhan untuk meningkatkan kekayaan nasional dengan mengutamakan ekspor daripada impor, serta melalui penggunaan berbagai instrumen proteksionis.Â
Beberapa negara, termasuk beberapa yang secara historis menganut paham liberalisme ekonomi, kini mulai melangkah menuju pendekatan merkantilis dalam kebijakan ekonomi mereka. Berikut adalah beberapa contoh perubahan kebijakan yang mencerminkan pengaruh merkantilisme:Â
1. Tarif Impor Tinggi
Sejumlah negara telah menerapkan tarif impor yang lebih tinggi untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Ini mencakup negara-negara dengan industri manufaktur yang rentan, yang berusaha untuk mempertahankan lapangan kerja dan keunggulan kompetitif mereka.
2. Subsidi Industri Dalam Negeri
Pemerintah memberikan subsidi kepada industri dalam negeri untuk membantu mereka bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Subsidi ini dapat berupa insentif fiskal, bantuan keuangan langsung, atau dukungan infrastruktur.
3. Pembatasan Investasi Asing
Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi investasi asing dalam sektor-sektor kunci ekonomi, dengan alasan melindungi kepentingan nasional dan mempertahankan kendali atas sumber daya strategis.
4. Pembentukan Blok Perdagangan Regional
