Mohon tunggu...
Satria Huget
Satria Huget Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Korupsi Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak di Indonesia

14 November 2024   07:49 Diperbarui: 14 November 2024   07:49 19
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Persoalan korupsi di kalangan pejabat negara kerap dikaitkan dengan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. Masyarakat sering merasa skeptis tentang penggunaan pajak yang mereka bayarkan, khawatir bahwa kontribusi mereka akan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. 

Hal ini mendorong mereka untuk mempertanyakan manfaat pajak yang mereka bayar dan bahkan memicu keengganan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Karena itu, mempertimbangkan bagaimana korupsi berdampak pada kepercayaan publik sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Agar kepatuhan pajak masyarakat meningkat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memastikan bahwa pajak yang dibayar benar-benar memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Penelitian "Why Do People Pay Taxes" oleh James Alm, Gary H. McClelland, dan William D. Schulze menunjukkan bahwa orang lebih cenderung patuh membayar pajak jika mereka melihat manfaat konkret dari kontribusi mereka. 

Dengan demikian, DJP harus bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa hasil pajak digunakan secara efektif pada proyek-proyek yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, DJP perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pajak agar masyarakat dapat lebih percaya bahwa pajak mereka tidak dikorupsi. DJP dapat membuat laporan tahunan atau triwulanan yang merinci bagaimana dana pajak digunakan dan bagaimana hasilnya bisa berdampak pada masyarakat.

 Informasi ini bisa disampaikan melalui platform yang mudah diakses, seperti situs web atau media sosial resmi DJP. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat akan lebih yakin bahwa pajak mereka dikelola dengan benar dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

DJP juga bisa meningkatkan kampanye publik yang menekankan manfaat dari setiap rupiah yang dibayarkan sebagai pajak. Kampanye ini bisa melibatkan berbagai media dan menyampaikan kisah nyata mengenai dampak positif pajak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga masyarakat melihat bagaimana pajak langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. 

DJP dapat menggandeng tokoh masyarakat atau influencer yang kredibel untuk memperkuat pesan ini, yang bertujuan membangun kepercayaan dan kesadaran bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar berkontribusi pada kepentingan bersama.

Kesimpulannya, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, DJP harus memastikan bahwa masyarakat merasakan dampak langsung dari pajak yang mereka bayar, dengan transparansi dalam pengelolaan dan kampanye publik yang efektif. 

Langkah-langkah ini dapat membantu mengikis rasa ketidakpercayaan akibat korupsi dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun