Konflik antara KPK dan Polri sudah sampai pada tahap membosankan dan terlalu mengada-ada. situasi ini justru membuat penyelesaian kasus simulator mengemudi jadi berlarut-larut tak tertangani. Rakyat sudah bosan menyimak. Publik berharap kasus ini segera tuntas.
Perkembangan terakhir Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan dokumen yang tidak ada relevansi dengan dugaan korupsi driving simulator di Korlantas Mabes Polri. Gugatan itu sudah lama dilakukan sebelum instruksi Presiden dan direncanakan akan disidang pada 1 November. Selain gugatan pengembalian berkas, ada juga gugatan ganti rugi yang tidak sampai miliaran rupiah hanya sebagai syarat gugatan perdata.
Kuasa hukum Korlantas Polri, Juniver Girsang tidak mempermasalahkan jumlah materil kerugian melainkan signifikansi pengaruh dari penyitaan surat karena menghambat kinerja polisi dalam memberikan pelayanan ke publik.
Situasi ini jika ditanggapi dengan gaya anak muda gaul maka akan muncul pertanyaan ciyus? miapa?, yang artinya serius? demi apa? bahkan mungkin ada yang berkomentar terus gue harus bilang wow gitu?
Konflik yang sebenarnya sederhana. Namun mengapa dibuat rumit dan harus dibuat ramai di media. Presiden SBY sudah memberikan putusan jelas, mengapa harus diperumit lagi. Semuanya bisa diselesaikan secara dewasa antar pimpinan tak perlu cuap-cuap di media untuk cari sensasi dan pencIntraan diri. Masyarakat sudah pandai dalam melihat situasi. KPK dan Polri hendaknya bisa lebih mengedepankan dialog dan sikap saling menghargai. Tak perlu saling merasa paling benar sendiri, kedepankan kepentingan bangsa.
Dari konflik cicak-buaya seri pertama , kedua lembaga harusnya bisa belajar dan lebih sering berkomunikasi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jika tujuannya sama-sama penegakan hukum mengapa kedua lembaga itu terus bersitegang? apakah untuk menunjukkan siapa yang paling kuat dan berwenang? jika demikian itu maka terjadi kemunduran logika.
Masalah bangsa ini sudah terlalu komplek dan kronis, mengapa harus diperparah dengan remeh temeh yang tak perlu. Jika semua pihak sepakat bahwa korupsi harus dienyahkan maka berikanlah pendidikan dan teladan kepada rakyat tentang kedewasaan para elit dan pimpinan lembaga-lembaga negara.
Saling menejelekkan dan mau menang sendiri justru akan mengubur harapan Indonesia menjadi negara yang bersih dan maju. ciyus? maca cih?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI