Pemilihan Pimpinan Mahkamah Agung yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua MA akan diadakan pada tanggal 8 Februari 2012 mendatang. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Angka (7) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden.
Rumusan di atas menekankan bahwa Pimpinan MA dipilih oleh para Hakim Agung. Pengisian jabatan pimpinan MA tersebut tentu akan menarik perhatian berbagai pihak, baik itu dari pihak eksternal maupun dari pihak internal. Pihak eksternal terdiri dari unsur supra struktur politik yang meliputi seluruh elemen lembaga-lembaga negara, dan unsur infra struktur politik yang terdiri dari partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan (interest group), kelompok-kelompok penekan (pressure group), media komunikasi politik dan tokoh-tokoh politik. Sedangkan perhatian dari pihak internal berasal dari seluruh warga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.
Besarnya perhatian berbagai pihak terhadap pengisian jabatan ini, tidak terlepas dari besarnya tugas dan luasnya wewenang yang dimiliki oleh pimpinan MA terpilih. Di tangan para pimpinan MA inilah arah perkembangan penegakan hukum dan keadilan di masa depan berada. Oleh karenanya, sosok pimpinan MA itu diharapkan adalah orang-orang yang memiliki jiwa, perasaan, keinsyafan dan keyakinan sebagai seorang negarawan.
Pimpinan MA yang negarawan adalah orang-orang yang ahli dalam memegang kendali kekuasaan dan tanggung jawab MA dan badan peradilan di bawahnya. Dengan demikian sosok tersebut haruslah memiliki pengalaman kenegaraan yang matang, memiliki pengetahuan hukum yang tinggi, memiliki pemikiran kebangsaan yang jauh ke depan, dan memiliki moral yang baik. Terlepas dari apapun agamanya, ras, ataupun sukunya yang terpenting sosok tersebut mampu menjadi pemimpin untuk semua badan peradilan.
Pengalaman kenegaraan yang matang, menunjukan bahwa pimpinan MA itu akan mampu menjaga hubungan kewibawaan yang formal ((de formele gezagsverhouding) dengan lembaga-lembaga negara lainnya.
Pengetahuan hukum yang tinggi, menunjukkan bahwa pimpinan MA itu akan memberi pengaruh terhadap penegakan hukum dan keadilan oleh badan-badan peradilan dibawahnya, dan sekaligus juga akan memberi warna terhadap penemuan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional ke depannya.
Pemikiran kebangsaan yang jauh ke depan, menunjukan bahwa pimpinan MA itu akan mengutamakan kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat dalam menegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan pancasila dalam menghadapi era globalisasi.
Moral yang baik akan menunjukan bahwa pimpinan MA itu adalah manusia yang berbudi luhur yang memiliki kearifan dan kegeniusan religius dalam memimpin badan-badan peradilan.
Demikianlah beberapa masukan pemikiran yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh para hakim agung yang akan memilih pimpinan MA. Bukankah pimpinan yang ideal itu adalah pimpinan yang harus terus menerus dicari dan bukan untuk dikaji atau diperdebatkan dengan kriteria-kriteria yang logis tapi tidak faktual.
Akhirnya, dapatlah dipahami bahwa proses pencarian itu tentunya tidak bebas nilai, melainkan sarat akan kepentingan-kepentingan yang pragmatis sifatnya. Namun, jika belajar dari pengalaman masa lalu pada saat pendirian republik ini, pencarian seorang pemimpin selalu didasarkan pada nilai-nilai kebaikan yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mudah-mudahan para hakim agung yang memilih dapat bekerja keras mencari sosok calon pimpinan MA yang negarawan itu.