Namun, ada juga kekhawatiran bahwa privatisasi dapat menyebabkan eksklusi sosial, di mana hanya mereka yang mampu secara finansial yang dapat mengakses layanan berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, ada risiko bahwa perusahaan swasta akan mengutamakan keuntungan di atas kepentingan masyarakat, sehingga menyebabkan penurunan kualitas layanan atau peningkatan tarif yang tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.
Dalam diskusi tentang pembiayaan barang publik dan privat, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua warga negara, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Terlepas dari pendapat pribadi masing-masing, kolaborasi dan dialog antarberbagai pihak dapat membantu mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.
Dalam era di mana pembiayaan barang publik dan privat menjadi fokus perdebatan yang semakin intens, satu hal yang pasti adalah pentingnya memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperjuangkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan memperhatikan kebutuhan yang beragam serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, kita dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan di masa depan, mari kita tetap berpegang pada prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya yang mendasar dengan adil dan merata.
