Mohon tunggu...
SYAMSUL BAHRI
SYAMSUL BAHRI Mohon Tunggu... Administrasi - Conservationist

Pensiunan PNS

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Pilkada Serentak dan Dinasti Politik

13 Maret 2020   15:53 Diperbarui: 13 Maret 2020   15:49 124
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dengan data tersebut, jelas Dinasti Politik secara ekonomi sangat merugikan masyarakat, kemiskinan yang semakin dalam, tentunya terakumalasi menjadi Human Developmen Indek, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan rendahnya tingkat mutu Pendidikan diwilayah tersebut, pembangunan infrastruktur yang tidak maksimal, korupsi meraja lela.

Siapa yang diuntungkan? Tentu pihak-pihak yang berkepentingan dengan para calon terkait dinasti politik yang mendapatkan keuntungan jika menang dalam pilkada. Namun bagi rakyat, tak ada korelasi positif antara dinasti politik dengan kesejahteraan rakyat.

Solopos.com 27/02/2020 dalam "Peta Dinasti Politik Dan Kemiskinan, Masih Laku Di Pilkada 2020? mengumpulkan data kemiskinan di 10 kabupaten/kota di Indonesia yang dipimpin/sempat dipimpin kepala daerah terkait dinasti politik. 

Ke-11 daerah tersebut yaitu Banyu Asin, Serang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cimahi, Indramayu, Kutai Kartanegara, Klaten, Kediri, Probolinggo, dan Bangkalan. 

Dari sederet daerah tersebut, hanya Kota Serang, Serang, Tangsel, Cimahi, dan Kukar yang memiliki tingkat kemiskinan di bawah 10%. Selebihnya, daerah-daerah lain memiliki tingkat kemiskinan di atas 10%, bahkan ada yang masih mendekati 19% seperti Bangkalan, Jawa Timur.

Sehingga upaya mencegah dan menghentikan dinasti politik sebuah Gerakan Moral yang perlu diperkuat dengan langkah konkrit untuk mewujudkan terlaksananya tujuan demokrasi.

Secara umum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan, untuk mewujudkan tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyatyang sesungguhya, yaitu mewujudkan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa Dinasti politik merupakan virus demokrasi yang secara hukum tidak dilarang, karena aspek hukum hanya melihat aspek HAM dan Hak memilih dan dipilih melalui one man and one vote (OMOV), secara luber dan jurdil.

Namun secara etika moral, dan etika ekonomi akan menimbulka multifler negetif efek baik demokasi, politik,maukpun ekonomi serta akan melahirkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, ya sesngguhnya Dinasti Politik adalah sistem kerjaaan berbungkus Demokrasi.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun