Koalisi Merah Putih (KMP) yang notabene mendukung Prabowo-Hatta dalam pemilihan presiden dan wapres lalu telah menguasai lembaga legislative, tetapi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang notabene mendukung Jokowi-JK dalam pemilihan presiden Juli lalu tidak terima, karena kursi pimpinan DPR/MPR bahkan komisi di sikat habis oleh koalisi lawan, oleh karena mereka membuat pimpinan DPR tandingan. Menurut para pengamat politik, baru kali ini ada DPR tandingan di Indonesia, ini merupakan kemunduran demokrasi Indonesia.
Salah satu tujuan berpolitik merupakan untuk mendapatkan kekuasaan, agar bisa mengatur dan mengelola seluruh sumber daya. Maka, ketika sudah mendapatkan kekuasaan satu mereka ingin menguasai kekuasaan yang ada. Begitu juga masalah kisruh di DPR karena KIH tidak mendapatkan kursi pimpinan di DPR/MPR maka mereka membuat pimpinan DPR tandingan. Begitu juga KMP karena tidak bisa menguasai pemerintahan, maka jalan satu-satunya adalah menguasai lembaga legislatif. Apakah ini semua salah? Selama tidak menyalahi aturan konstitusi yang dibuat oleh DPR dan pemerintah itu semua tidak salah. Tetapi bial sudah menyalahi konstitusi maka harus diluruskan. Tetapi dengan adanya dua pimpinan di lembaga DPR ini sudah menyalahi konstitusi. Kemana pemerintah harus berkonsultasi? DPR KIH atau KMP kah yang berhak mengawasi kinerja pemerintah?
Komunikasi merupakan salah satu solusi yang manjur, tetapi apabila pimpinan fraksi sudah buntu dalam melakukan lobi dan komunikasi, maka pimpinan partai harus turun tangan. Singkirkan Ego, abaikan jabatan demi bangsa dan Negara. Maka, Megawati, Prabowo, SBY minimal mereka atau ditambah seluruh pimpinan partai bertemu bersama membahas solusi keksiruhan di DPR, karena fraksi akan mematuhi kebijakan partai. Apakah ini bisa terjadi? Bisa apabila Megawati mau bertemu dengan SBY dan Prabowo, duduk bersama membahas solusi kekisruhan di DPR. Kenapa hanya Megawati? Kita ingat sejak kemenangan SBY sepuluh tahun lalu, Megawati tidak mau bertemu atau berkomunikasi dengan SBY, padahal SBY sudah member sinyal untuk berkomunikasi dengan Megawati. Bagaimana dengan Prabowo? Saya yakin, Prabowo mau bertemu dengan Megawati, bertemu dengan rivalnya Joko Widodo saja mau bahkan menghadiri pelantikan Jokowi, apalagi hanya bertemua Megawati dan membicarakan permasalahan bangsa. Saya yakin komunikasi tiga tokoh tersebut bisa member solusi kebuntuan dan keksiruhan di DPR.
