Ternyata drama politik tahun ini belum berakhir di keputusan MK. Sungguh luar biasa. Sejak awal penetapan pasangan capres, topeng-topeng sudah terangkat memperlihatkan wajah-wajah politisi kita yang sesungguhnya. Semakin dalam ke masa kampanye, pemilihan umum yang walaupun berlangsung mulus dan tertib tetap dikotori fitnah, rakyat jadi bisa melihat dengan jelas siapa yang hitam dan siapa yang putih.
Barangkali politisi-politisi Koalisi Merah Putih (KMP) sudah kehilangan akal sehat atau sedang melakukan hara-kiri. Yang jelas, saya rasa masyarakat Indonesia belum pernah dikasih tontonan yang sekotor ini.
Pertama-pertama, politisi-politisi hasil tolakan PDIP dari partai-partai yang sudah ditinggalkan pemilih, beramai-ramai membentuk koalisi. Koalisi gemuk yang siap meremuk koalisi PDIP.
Lalu, di masa-masa orang lagi sibuk kampanye, diam-diam politisi-politisi dari koalisi ini berkomplot merevisi UU MD3. Orang awam seperti saya juga bisa membaca apa yang tertulis dengan jelas di revisi UU ini.  Mumpung masa jabatan masih ada, cepat-cepat merubah UU untuk melindungi koruptor di antara mereka. Jegal PDIP, jangan sampai jadi ketua DPR.
Apa yang terjadi sesudah pilpres sampai ke keputusan MK tidak perlu saya jabarin lagi. Selain capek nulisnya, juga malu sekali mengingatnya.  Mahkamah Konstitusi yang terhormat pun hendak dijadikan pentas lawak.
Akhirnya, dengan masa jabatan kurang dari 2 bulan, tanpa malu-malu lagi politisi-politisi KMP ini berkomplot di DPR, mau merevisi UU Pilkada. Seperti orang-orang yang sudah kehabisan waktu, bukannya memanfaatkan waktu yang tersisa untuk serah terima yang mulus, malah sibuk mau mengurusi hal yang begitu penting untuk bangsa ini yang sejatinya sudah bukan urusan mereka lagi. Tidak sedikit di antara mereka yang sudah tidak terpilih lagi. Lalu apa kepentingan mereka merubah UU Pilkada pada sisa-sisa hari mereka di DPR?
Apa yang terjadi sesudahnya sungguh membuat saya bangga dengan bangsa saya ini. Bangga dengan Pak Ahok yang berani jujur mengundurkan diri dari Gerindra yang makin lama makin tidak jelas arahnya. Bangga dengan Pak Ridwan Kamil yang mengajak para kepala daerah melalu Apkasi dan Apeksi untuk menolak rancangan UU Pilkada ini, biarpun beliau dulu diusung oleh Gerindra dan PKS. Bangga dengan Pak Bima Arya yang berani berbeda pendapat dengan partainya PAN. Bangga dengan para aktifis yang giat menggalang suara menghimbau pembatalan RUU ini. Bangga dengan semua tokoh bangsa dan selebritis yang sudah angkat suara mengkritisi RUU ini.
Saya kurang paham apa sebenarnya fungsi DPR dewasa ini. Katanya mereka ini mewakili rakyat. Kenyataannya tindakan-tindakan mereka jelas-jelas ditentang rakyat. Lalu menghadapi protes yang begitu keras, apakah mereka lantas mendengarkan suara rakyat and mundur dari rencana mereka itu? Ternyata tidak.
Kata Nurul Arifin, yang sudah tidak dipilih rakyat lagi, jangan dilihat secara negatif karena ini justru untuk kepentingan aspirasi rakyat. Apa mereka pikir kita ini buta? Manuver-manuver politik yang sama sekali tidak elegan. Lebih seperti maling yang kebakaran jenggot. Nekat merangsak ke depan, menghalalkan segala cara.
Tapi saya tetap optimis dengan Indonesia dan makin optimis melihat begitu banyak orang baik yang menjadi pemimpin kita. Semoga Oktober cepat-cepat datang, menghalau semua kebusukan.
-Teena-
