Orang-orang pada heboh, tapi kali ini bukan karena perdebatan 4 x 6 dan 6 x 4 yang berakhir dengan permintaan maaf, kali ini kehebohan di sosial media dipicu oleh keputusan DPR dalam mensahkan UUD Pilkada.
Saya sendiri belum membaca secara utuh isi dari undang-undangnya, hanya dari pengamatan permukaan saja saya sudah sepakat supaya pemilihan kepada daerah di pilih oleh DPRD, bahkan lebih jauh, saya lebih sepakat jika pemilihan presiden oleh DPR saja, meski kita juga harus memikirkan cara pemilihan anggota DPR agar anggota dewan yang terpilih adalah orang-orang yang kompatibel untuk mengurus negeri ini.
Orang-orang pada heboh, gara-gara pemilhan kepala daerah diserahkan kembali ke DPRD, langsung memvonis bahwa demokrasi indonesia mengalami kemunduran, sama hal kaya kasus 4 x 6 dan 6 x 4, orang-orang lansung memvonis gurunya yang salah padahal klo boleh saya mengatakan kakaknya lah yang kurang tepat dalam memberikan jawaban untuk PR adiknya.
Kenapa saya milih pilkada lewat DPRD?
Sederhana saja, klo teman-teman perhatikan, pemilihan pejabat negara ini, yang menduduki posisi2 penting semisal ketua KPK, Hakim Konstitusi, Kapolri selalu melibatkan DPR dalam proses pemilihannya. DIsini DPR berperan dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan bahasa kerennya fit and profer test.
Seleksinya ga sembarangan, ada uji karya tulis, terus ada uji wawasan, ada debat dengan para anggota dewan, tapi memang ga ada debat antar sesama calon sih, di sini masing-masing calon di hajar puluhan bahkan mungkin ratusna pertanyaan untuk mengali wawasan sicalon.
Oh iya, perlu di ingat para anggota DPR/DPRD ini bukan orang sembarangan ya, ya meski ada sebagi kecil sampahnya tapi itu ga banyak, masih banyakan yang bersihnya kok, terkecuali situ aja yang mikir kalo semua anggota DPR/DPRD kotor bukan mereka yang kotor, pikiran situ aja yang kotor. :D
Kembali ke pilkada lewat DPRD, gini sob, saya termasuk golongan yang ga terlalau percaya demokrasi, dimana kata kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, semua orang memilki kedudukan yang sama, suara seorang profesor sama dengan suara seorang yang tidak lulus SD. Suara penjahat sama dengan suara polisi, suara penzina sama dengan suara seorang ustadz, itu dalam demokrasi kita saat ini.
Pemilihan kepala daerah melalui DPR bukan berarti demokrasi kita mundur sob, bahkan menurut saya ini kemajuan, ada yang bilang serahkan suatu urusan kepada ahlinya, jika tidak diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya, nah...nah....nah....
Saya percaya 90% (ga 100% karena tidak semua anggota dewan bersih :D) anggota dewan yang terhormat itu memliki niatan utnuk membangun negeri ini, mereka juga memiliki wawasan yang cukup lah dibandingkan dengan orang kebanyakan (meren).
Jadi ya sudah, percayakan kepada mereka untuk memilih kepala daerah, biarkan mereka yang menseleksi, sehingga kepala daerah yang terpilih nanti tidak hanya sekedar yang famous saja, tapi juga memliki kapasitas untuk membangun bangsa.
