Perjuangan mama-mama yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua ( IPM2AP ) di Kab. Merauke, terus berlanjut kepada pihak Eksekutor dan Pengawas Kebijakan di Tingkat Daerah. Di tahun 2023 melalui berbagai siaran Pers dan Konferensi Pers dilakukan Mama-mama namun tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah Daerah.
Seperti yang kita ketahui bersama adalah Mama-mama bukan hanya mengkritisi letak dan penempatan Pasar yang dinilai tidak strategis, tapi juga berkaitan dengan persaingan pasar hingga digitalisasi Pasar. Dengan melihat kondisi dan persoalan yang ada, mama-mama Papua telah berkomitmen dan siap berjuang menyampaikan Aspirasi mereka.
“Kami mama-mama Pedagang Asli papua yang sudah berjualan bertahun-tahun, sekian-lama semenjak Otonomi Khusus di Tanah Papua namun tidak ada perhatian dari Pemerintah Daerah, terhadap kami mama-mama asli papua yang berjualan di pasar Mopa Merauke, kami minta harus ada pasar yang layak untuk kami berjualan, kami minta harus ada pasar tradisonal.
Sejak Otonomi khusus tahun 2001 pemerintah daerah tidak jawab aspirasi kami mama-mama Papua” tutur Rika salah satu perempuan Papua Selatan yang juga menghabiskan waktu berjualan di Pasar dan juga sebagai ketua Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua.
Rika kemudian mengkritisi terkait dua pasar yang sudah ada yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat lewat Kementerian Perdagangan. “Sudah ada dua pasar yang telah di bangun oleh pemerintah namun tidak ada pembicaraan atau sosialisasi terhadap mama-mama Asli Papua terlebih dahulu” menurutnya.
Rika menambahkan bahwa kedua pasar yang dibangun itu terkesan seperti pasar liar atau tidak sesuai. Rika turut menyarankan kepada pemerintah kabupaten Merauke seharusnya memiliki konsep pasar yang jelas dengan salah satu indikator adalah dipusat padat penduduk seperti lokasi Pasar di belakan SMP Negeri 2 Merauke karena menurutnya sesuai dengan konsep dan keinginan mama-mama Papua guna menjawab tantangan pasar hari ini, ungkap Rika.
Rika kemudian secara blak-blakan menyarankan pemerintah lebih fokus ke Pasar Mopah. “sekarang pasar Mopah ini pemerintah bisa membantu menjadikan pasar ini menjadi pasar bagus (Rehap) sesuai dengan permintaan mama-mama asli papua atau dengan konsep yang ideal. Selanjutnya terkait kepemilik tanah pemerintah selesaikan dengan pemilik supaya status tanah tidak bermasalah dan bisa pemerintah berikan sepenuhnya kepada pedagang Pasar orang asli papua.
Dengan melihat aspirasi Mama-mama Papua yang tidak ditanggapi baik oleh Pemerintah Daerah, Aktivis Papua Selatan Yoseph J.K Minipko mengungkapkan pentingnya Majelis Rakyat Papua menyerap persoalan yang ada, “ Jika MRP tidak berinisatif maka Mama-mama harus siap datang di kantor MRP Papua Selatan untuk menyampikan aspirasi mereka dan Majelis Rakyat Papua Selatan berkewajiban mengawal aspirasi pembangunan pasar serta semua tantangan pasar yang ada kepada Pemerintah Daerah”.
Yoseph turut menggaris bawahi bahwa Pemerintah seharusnya sensitif dan peka dengan setiap Aspirasi Mama-mama Papua. “Saat ini suda ada dua pasar yang disiapkan oleh pemerintan namun kondisi pasar itu menyisahkan berbagai persoalan dan tidak sesua keinginan mama-mama pasar karena dinilai tidak mampu menjawab tentangan Pasar hari ini. Seharusnya ketika ada suara-suara kritis dari mama-mama seharusnya didengarkan dan diajak dialog” ungkapnya.
