Kaum Nelayan Tak Sependapat Adanya Wacana Gabungkan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gebang Cirebon, 20 Agustus 2014.
Deputi tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto di Rumah Transisi Jokowi-JK di Jl. Situbondo No. 10 Menteng, Jakarta Pusat pada 15 Agustus lalu menyatakan, bahwa perkembangan terakhir, opsi agar kementerian dikurangi belakangan makin menguat.
Menurutnya sejauh ini opsi dua lebih efektif, lebih efisien, cocok dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi dan Pak JK. Dia mengungkapkan, kalau awalnya tim transisi memiliki tiga opsi terkait hal tersebut. Ketiga opsi tersebut berkaitan dengan postur kabinet nantinya.
Dia menambahkan kalau ada wacana untuk membentuk, misalnya, Kementerian Ketahanan Pangan. Di kementerian baru itu akan bergabung Kementerian Pertanian dan Perkebunan, serta Kelautan dan Perikanan. Andi menegaskan, bahwa konsekuensi dari perampingan postur kabinet tersebut, otomatis juga akan berdampak pada anggaran. Berdasar hitung-hitungan, akan ada efektivitas dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 3,8 triliun. Rencananya, arsitektur fixed yang didesain tim transisi sebagai usulan kepada Jokowi-JK akan diserahkan pada 15 September 2014 nanti. Saat ini, tim masih memetakan akar permasalahan yang dihadapi pemerintahan sekarang.
Relawan Gerakan Nelayan Tani Indonesia Pantai Utara Laut Jawa (Relawan GANTI Pantura) yang berbasis di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, dalam rilisnya kepada pers (20/8/2014) nampaknya tidak sependapat jika Kementerian Pertanian lalu digabungkan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam satu Kementerian Ketahanan Pangan, kendati membenarkan jika hasil perikanan itu termasuk komoditas pangan tapi lain dengan sumber daya manusianya.
“Pasalnya sejak nenek moyang, kami memperoleh pelajaran di sekolah rakyat, bahwa di Indonesia ada tiga soko guru bangsa, yakni kaum tani, kaum nelayan dan kaum buruh. Keberadaan mereka masing-masing jelas berbeda. Beda ilmu, karakter dan pencarian nafkah hidupnya” tutur Penasehat GANTI Pantura, Teddy Syamsuri seraya menjelaskan yang menyebabkan mendasari Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dengan Keppres No. 355/M/1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Persatuan Nasional, mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya, melalui Keppres No. 136/1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
“Dari situ, muncul keadilan bagi masing-masing sokoguru bangsa. Sebab kaum tani diurus oleh Departemen Pertanian, kaum buruh diurus oleh Departemen Tenaga Kerja, dan kaum nelayan akhirnya diurus oleh Departemen Eksplorasi Laut yang kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan sampai sekarang ini. Kaum nelayan sudah barang tentu menyambutnya dengan suka cita, padahal Gus Dur menghapus Departemen Penerangan yang dinilai menjadi corong Orde Baru dalam memerangi media, dan membubarkan Departemen Sosial yang Gus Dur nilai departemen paling korup pada saat itu”, ujar Teddy yang aktivis KAPPI Angkatan 1966.
Gus Dur dalam kacamata komunitas masyarakat maritim, masyarakat pesisir, nelayan, petani budi daya dan rumah tangga perikanan, yang aspirasi politiknya untuk wilayah Cirebon dan Indramayu diperjuangkan oleh Relawan GANTI Pantura, menurut Teddy, adalah orang yang visioner di berbagai bidang. “Gus Dur berkawan dengan sejumlah akademisi yang idealis dan teknokrat yang nasionalis, membuat beliau mendapat masukan jelas dan visioner bagi perjalanan bangsa. Sebagai presiden di masa transisi dari era otoriter ke arah demokrasi, beliau sukses meletakkan dasar-dasar pembangunan Indonesia yang demokratis dan berdaya saing yang sesungguhnya” lanjut Teddy yang juga Kastaf Kominfo Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK).
Sambil ia lanjutkan, “Setelah pembentukan Departemen Eksplorasi Laut, justru Gus Dur langsung mengeluarkan Keppres 178/1999 tentang Pemakian Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB (Unclos) tahun 1982, Keppres 161/1999 tentang Pembentukan Dewan Maritim Indonesia (DMI), Keppres 55/1999 tentang Kerjasama RI - Jerman bidang Pelayaran, dan Keppres 52/1999 tentang Pemakaian Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak. Namun itupun hal nasib kaum nelayan masih saja tersisa 65 persen dari populasinya yang tergolong masih miskin. Apalagi digabungkan, akan salah urus dan kembali kaum nelayan termarjinalkan”
Ketidaksepakatan Relawan GANTI Pantura, kata Teddy, juga terkait visi Jokowi-JK yang akan mengembangkan poros maritim dunia sebagai lokus peradaban besar politik masa depan bangsa. “Sehingga sektor kelautan dan perikanan yang sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan transisi politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah berkaitan dengan orientasi pembangunan yang di masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan, dan kini mulai berpaling pada wilayah lautan. Bahkan bila perlu ada Menko Maritim”, ungkap Teddy mengingatkan pidato Jokowi yang didampingi JK pada 22 Juli malam, diatas kapal phinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
Dengan demikian, pungkas Teddy, “Ketidak sepakatan Relawan GANTI Pantura beralasan, punya dasar kuat dan sebaliknya justru demi suksesnya visi poros maritim dunia. Sebab oleh Jokowi diberbagai kesempatan akan melaksanakan program Tol Laut, pengawasan laut dengan penempatan Drone untuk membasmi illegal fishing, logging, mining dan human trafficking, serta menjaga keutuhan NKRI di 92 pulau terluar yang memiliki titik pangkal yang berbatasan dengan 10 negara tetangga”.