eSPeKaPe Sambut Gembira Blok Mahakam Akan Diserahkan Ke Pertamina
Jakarta, 19 November 2014.
Perjuangan panjang pensiunan Pertamina yang tergabung dalam Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) bersama elemen masyarakat lain seperti Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam (ARKBM) sampai pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di kantornya pada Minggu, 16 November 2014, memberi sinyal jika pengelolaan Blok Mahakam akan diserahkan kepada Pertamina, kemungkinan tidak akan menjadi sia-sia untuk mencapai keberhasilan perjuangannya, sebagaimana Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Muhamad Husen saat masih menjabat Direktur Hulu Pertamina terus memperjuangkan untuk merebutnya.
Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangannya kepada pers (19/11/2014), organisasinya hari Senin pagi kemarin langsung merespons dengan melayangkan surat resmi Nomor 18/KU/eSPeKaPe/XI/2014, perihal mendukung Blok Mahakam di kelola Pertamina dan terbentuknya Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 menjelaskan, maksud memberikan dukungan karena Menteri ESDM menegaskan akan memihak kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam pasca habis masa kontrak tahun 2017 dengan Total E&P Indonesie asal Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang, yang mana Pemerintah ingin agar Pertamina semakin kuat. “Kami sambut dengan suka cita dan tentu dengan dukungan sepenuhnya, sekalipun masih harus di bahas oleh Pemerintah yang punya target akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Semoga saja Blok Mahakam tidak diserahkan kembali kepada Total E&P Indonesie dan Inpex Corpration, jika Sudirman Said konsisten menyerahkan ke Pertamina”, ujarnya.
Kemudian dengan Menteri ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (KRTK Migas) dan ekonom Faisal Basri ditunjuk sebagai pemimpin tim tersebut, yang anggotanya adalah gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat, yang salah satu tugasnya untuk mempercepat revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001 dengan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat, langsung disambut gembira oleh eSPeKaPe.
“Kami juga menyambut dengan gembira sekaligus dukungan penuh atas terbentuknya KRTK Migas oleh Sudirman Said. Tentu dengan harapan ada rekomendasi Faisal Basri selaku ketuanya untuk mengembalikan SKK Migas ke Pertamina agar terintegrasi lagi dan BPH Migas dikembalikan dibawah Ditjen Migas agar terkonsolidasi”, imbuh Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) seraya menuntut agar UU Migas tidak cukup untuk direvisi, tapi harus dicabut sekaligus diganti dengan undang-undang yang baru.
Menurut Binsar Effendi, Menteri ESDM dan Ketua KRTK Migas perlu mengetahui jika organisasi pensiunan Pertamina ini berniat akan membentuk sayap LSM Gerakan Penumpasan Mafia Migas (GPM2), sebagai bentuk kepedulian masyarakat yang tidak ingin kekayaan alam migas selalu dihadapkan oleh iklim industri migas yang begitu bebas dikuasai oleh para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya. Atas pertimbangan para anggotanya pernah menjadi pelaku di sektor migas, jadi sedikitnya mengetahui modus operandi mafia migas.
“Kami bersama para aktivis yang peduli terhadap kekayaan migas untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, secara terus menerus tidak mau dikadali oleh industri baik perkebunan sawit, pertambangan, pabrik kertas dan lainnya, yang selama ini tidak pernah didengar publik menyoroti bahan bakar minyak (BBM) yang digunakannya. Apa untuk industrinya itu murni menggunakan BBM non subsidi. atau BBM subsidi yang dilarang untuk dipasok pada pabriknya? Ini, yang disayangkan para pengamat migas pun mengabaikannya. Padahal ini, adalah mafia migas yang sebenarnya. Dan, LSM-GPM2 akan berjuang untuk menumpasnya. Mudah-mudahan”, pungkas Binsar Effendi.