Mohon tunggu...
Teddy Syamsuri
Teddy Syamsuri Mohon Tunggu... lainnya -

Ketua Umum Lintasan '66, Wakil Sekjen FKB KAPPI '66, Pendiri eSPeKaPe, Direktur Kominfo GNM dan GALAK, Inisiator AliRAN.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Pensiunan Pertamina Tantang Faisal Basri Ungkap Mafia Migas

21 Mei 2015   18:01 Diperbarui: 17 Juni 2015   06:44 464
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pensiunan Pertamina Tantang Faisal Basri Ungkap Mafia Migas

Jakarta, 21 Mei 2015.

Pada 21 Mei 2012 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menulis soal pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan judul “Ribut-ribut Petral dan Prinsip C & C”. Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu, diundang juga Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral (Pertamina Energy Trading Limited) langsung dibubarkan. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) bisa terganggu. Dan bisa kacau-balau. Hanya itu yang ditulis Dahlan Iskan, dan hanya itu juga yang dikatakan oleh Karen.

Begitu pula kata mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RKTM) Faisal Basri saat dihubungi CNN Indonesia pada Selasa (19/5), Faisal katakan jika Menteri BUMN saat itu Dahlan Iskan dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, telah memiliki niat baik untuk mengubah praktik-praktik impor migas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan. Salah satu solusinya ialah melikuidasi Petral dengan diiringi penguatan fungsi divisi pengadaan minyak Pertamina, yakni Integrated Supply Chain (ISC), dalam melakukan impor minyak demi memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Akan tetapi Faisal saat berbincang di program Prime Time MetroTV hari Rabu (20/5), ekonom ini tiba-tiba menyatakan dirinya bertanggungjawab jika Karen sebenarnya tidak setuju jika Petral dibubarkan. Maka Dahlan Iskan kata Faisal, menjadi berjalan sendiri, dan gagal membubarkan Petral.

Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat merasa berang mendengar pernyataan Faisal. Dalam siarannya kepada pers (21/5/2015), Binsar Effendi yang juga Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966 menantang Faisal Basri untuk mengungkap siapa mafia migas yang sebenarnya. “Tolong saja ungkapkan siapa mereka (mafia migas) yang kata dia, nama-namanya sudah ada di kantongnya untuk dibuka”, katanya geram.

Apalagi dalam perbincangan itu Faisal meminta pihak Pertamina untuk tidak banyak bicara ke ruang publik agar tidak memperkeruh, yang dia sampaikan kepada juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro. “Ini menyakitkan bagi kami, pensiunan Pertamina, yang dengan susah payah merintis, membangun dan membesarkan Pertamina saat mendengar saran Faisal yang bernada peringatan itu. Memangnya dia itu siapa? Jelas saja perasaan kami terusik”, ujar Binsar Effendi.

Menurut Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), karena Faisal sudah memegang kedekatan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menunjuknya sebagai Ketua Tim RTKM, dan juga kedekatan dengan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto yang telah menerima anggota Tim RTKM Daniel Purba sebagai Vice Presiden (VP) ISC Pertamina. “Maka ketika juru bicara Pertamina terdahulu, Ali Mundakir bicara keras kepada Faisal, kemudian Ali Mundakir diganti oleh Wianda. Ini bukti, Pertamina diobok-obok oleh Faisal”.

Awalnya kata Binsar Effendi, memang eSPeKaPe menyambut baik Faisal Basri ditunjuk memimpin Tim RTKM, dengan harapan mafia migas bisa segera diberantas. Apalagi semangatnya begitu membara ditengah dia itu tidak paham apa yang terjadi, termasuk kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang punya utang pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebesar US$ 140 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun. “Tapi Faisal mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan pada Pertamina untuk mengakuisisi TPPI hanya karena alasan adanya perspektif untuk peningkatan produksi RON 92, sementara Pertamina tidak sanggup menutupi utang TPPI ke SKK Migas”.

Tapi dalam perkembangannya dari penilaian eSPeKaPe, rekomendasi RTKM itu basi semua, karena tidak menyelesaikan masalah. “Seperti tidak berani merekomendasikan pembelian BBM dengan pola B to B (business to business) dalam jangka panjang. Itulah sebabnya, eSPeKaPe tantang Faisal untuk ungkap siapa saja mafia migas yang dia maksud. Jika tidak berani ungkapkan, Faisal harus bertanggungjawab pada publik atas celotehan mafia migas yang ada disakunya”, pungkas Binsar Effendi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun