Lintasan ’66 Apresiasi Program Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan
Jakarta, 30 Desember 2014.
Lembaga Informasi dan Komunikasi Pembangunan Solidaritas Angkatan 1966 (Lintasan ’66) yang dalam setiap dialog silaturahmi triwulannya terus menerus mendiskusikan tema urusab pangan rakyat, Senin sore (29/12) di Sofyan Betawi Hotel Jakarta Pusat, dalam menyambut datangnya Tahun Baru 2015 dan jelang 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada 20 Januari 2015 nanti. Memberi apresiasi terhadap program Pemerintah Jokowi-JK atas kebijakan urusan pangan dengan menggenjot terwujudnya swasembada pangan di tahun 2017.
Sekalipun swasembada kedelai diperkirakan masih sulit dilakukan, demikian kata Ketua Umum Lintasan ’66, Teddy Syamsuri dalam keterangannya kepada pers (30/12/2014), “Tapi untuk swasembada beras dan jagung, sangat memungkinkan tercapai”, ujarnya seraya menyarankan kepada Pemerintah agar bekerja secara sungguh-sungguh untuk urusan perut rakyat ini.
Dalam kesempatan yang sama CEO Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang yang akrab disebut Franky, juga mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. “Hanya saja revolusi mental yang sudah dicetuskan saat kampanye Pilpres 2014 lalu, perlu segera diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini untuk merubah mindset urusan pangan ke dalam tercapainya swasembada sesuai target”, katanya saat obrolan terbatasnya dengan pengurus dan aktivis Lintasan ’66.
Franky menarik cerita tentang kehidupan petani jika di masa kekuasaan Soeharto, katanya budaya lokal petani sangat diperhatikan. Namun, kata pemerhati sosial dan kuliner ini, para pakar yang ampuh di era Orde Baru itu hanya bisa mengajarkan target keberhasilan panen, tapi tidak mengajarkan bagaimana petani memperhitungan untung rugi agar ada kemajuan ke depannya. “Jika petani sudah berhasil, yah sudah. Mereka tenang. Pasalnya pepatah Jawa ‘mikul duwur mendem jero’ itu selalu digunakan untuk bersikap jika ada kebijakan dari Pemerintah. Dan, pakar pertanian era Pak Harto itu ampuh”, tuturnya.
Di era reformasi sampai sekarang ini, ungkap Franky, semua itu oleh para pakar pertanian ditinggalkannya. Para pakar secara spektakuler tidak peduli lagi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada petani dengan sentuhan budaya lokal. “Petani dibiarkan dengan kebiasaan lamanya tanpa perlu ada perubahan untuk peningkatan produksinya. Bahkan, petani selalu saja dicekoki subsidi pupuk, dan pupuk lagi. Wal hasil tanah ladangnya pun menjadi hancur. Kesuburan tanah di Jawa yang dulu di kenal itu sekarang makin tergerus”, ujarnya.
Franky menyatakan sepakat atas masukan dari pengamat politik Bob Randelawe, aktivis Angkatan 1998 yang mantan Ketua PNBK. “Soal delta di sektor urusan pangan ada pada tantangan, bukan pada masalah” katanya. Jika swasembada pangan memang ingin diwujudkan, menurutnya tidak perlu lagi bicara masalah. “Perlu dilaksanakan revolusi mental sejak dari data statistik kebutuhan pangan rakyat yang sebenarnya di BPS. Lalu untuk mendapatkan produktivitas produksi pertanian, bangun segera infrastruktur berupa waduk, bendungan, irigasi dan pintu air. Menyusul membuat kebijakan makro yang bersifat struktural, dan peningkatan hidup petani agar sejahtera”,.
Ketua Umum Lintasan ’66 Teddy Syamsuri menyudahi dengan pernyataan “Tanpa kesungguhan Pemerintah Jokowi-JK atas yurispendensi yang bermasalah di sektor pertanian untuk perubahan yang komprehensif, jangan berharap permintaan agar petani mampu menggenjot produksi panen dua juta ton terpenuhi. Dan, untuk pemerintahan daerah, lebih mementingkan penerimaan retribusi yang tinggi seperti dari sektor industri ketimbang dari sektor pertanian, Maka urusan pertanian masih akan menjadi retorika semata”.
