Pada tanggal 1 Januari 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, yaitu menghapus kelas BPJS dan menerapkan sistem KRS (Kelas Rawat Seratus) untuk pasien di rumah sakit pemerintah. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak mendukung kebijakan tersebut karena dianggap dapat meminimalisir beban fiskal negara, sedangkan beberapa pihak lainnya menolak kebijakan tersebut karena dianggap merugikan masyarakat kecil.
Kebijakan penghapusan kelas BPJS dan penggantian dengan sistem KRS ini bertujuan untuk mengurangi defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang semakin membengkak. Menurut data BPJS, defisit BPJS Kesehatan pada tahun 2019 mencapai Rp 13,8 triliun. Dalam upaya untuk mengurangi defisit tersebut, pemerintah memutuskan untuk menghapus kelas BPJS dan menerapkan sistem KRS.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat kecil. Pasien yang sebelumnya mendapatkan pelayanan di kelas BPJS dengan biaya yang terjangkau, sekarang harus membayar biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan pelayanan di kelas KRS. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia semakin tergerus. Karena adanya kelas BPJS, masyarakat kecil dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak meskipun dengan biaya yang terjangkau. Namun dengan penghapusan kelas BPJS dan penggantian dengan sistem KRS, masyarakat kecil akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga dapat memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia. Pasien yang mampu membayar biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan pelayanan di kelas KRS akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang tidak mampu membayar biaya tersebut. Sehingga, kebijakan ini dapat mengurangi akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil yang tidak mampu membayar biaya yang lebih tinggi.
Dalam hal ini, pemerintah perlu mencari solusi yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat kecil. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan agar defisit dapat ditekan. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan pendanaan untuk sektor kesehatan agar masyarakat kecil tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Kesimpulannya, penghapusan kelas BPJS dan penggantian dengan sistem KRS dapat meminimalisir defisit keuangan BPJS Kesehatan, namun juga berpotensi merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari solusi yang lebih baikÂ
untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan tanpa harus merugikan masyarakat kecil. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan agar defisit dapat ditekan. Pemerintah juga perlu melakukan reformasi sistem kesehatan secara menyeluruh agar efektivitas dan efisiensi pengelolaan sistem kesehatan dapat ditingkatkan.
Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pendanaan untuk sektor kesehatan agar masyarakat kecil tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor kesehatan, serta melakukan pembenahan dalam mekanisme pengelolaan anggaran tersebut agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.
Selain itu, pemerintah juga dapat mencari sumber pendanaan alternatif untuk BPJS Kesehatan, seperti dengan meningkatkan kontribusi perusahaan dan mendorong pihak swasta untuk berinvestasi dalam sektor kesehatan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan program-program pemerintah yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, seperti program vaksinasi massal dan program kesehatan reproduksi yang terintegrasi.
Dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kepentingan kesehatan masyarakat. Kebijakan yang diambil harus selalu berpihak kepada masyarakat kecil, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan keuangan BPJS Kesehatan.
Secara keseluruhan, kebijakan penghapusan kelas BPJS dan penggantian dengan sistem KRS memang dapat meminimalisir defisit keuangan BPJS Kesehatan, namun harus diimbangi dengan solusi-solusi yang tepat untuk menjaga akses masyarakat kecil terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah harus terus mencari solusi yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat kecil dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat.
