BELUM ada perkembangan signifikan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi yang diinisiasi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini terkesan adem, berbeda dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang cenderung bergelora, sementara Koalisi Perubahan (KP) stagnan. Itu jelas, karena KP sesungguhnya memang belum resmi terbentuk.
Dibilang adem, setidaknya itulah pandangan sepintas dari luar terhadap koalisi yang dibangun dari kedewasaan berpikir para petingginya, Â untuk menyambut Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak 2024. Kendati begitu, bisa dibilang juga jika kesamaan visi, misi dan platform dari KIB terutama untuk menghadapi Pilpres.
Bukan berarti tiga partai besar di KIB anteng-anteng saja. Mesin-mesin dari ketiga partai pastinya terus bergerak, sejatinya dengan masing-masing melakukan konsolidasi internal. Golkar terlihat semakin kuat dengan masuknya Ridwan Kamil, yang diyakini bisa mendulang suara untuk Pilpres dan Pilkada nanti, khususnya dari Jabar.
Untuk urusan pencapresan, Golkar terkesan memperlambat geraknya, selaras dengan sikap KIB yang slow down. Partai beringin sementara ini tampaknya memilih untuk menghaluskan langkahnya, tidak lagi menggencarkan bicara soal sosok capres, meski tetap fokus untuk menempatkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai capres dari KIB.
Pembahasan soal capres dari KIB kemungkinan besar baru akan dilakukan kembali awal tahun 2023. Itu sejalan dengan keinginan PAN dan PPP, di mana kedua partai akan mengerucutkan sikapnya soal capres dan cawapres melalui ajang rakernas atau mukernas masing-masing.
Terkait kemungkinan pembahasan soal capres dan cawapres KIB akan dilakukan secara mendalam di awal 2023 juga sudah disampaikan pada pertemuan konsolidasi 7 November silam di Makassar, Sulsel. Saat itu, merujuk pada pemberitaan media, Airlangga Hartarto, Zulkfli Hasan (PAN) dan Mardiono (PPP), banyak mengumbar senyum, guyub atau gayeng, seperti mengisyaratkan bahwa mereka sangat kompak dan KIB baik-baik saja.
Saat itu, secara terbuka pula Zulhas dan Mardiono mengurai puja-puji pada Airlangga Hartarto. Apakah itu menjadi kode keras bahwa keduanya setuju menjadikan Airlangga Hartarto sebagai capres KIB? Waktu yang akan menjawabnya. Â
Satu hal yang juga sudah mereka sepakati sejak awal, figur capres harus orang partai. Bukan dari luar partai. Untuk cawapres, lebih fleksibel. Kompetisi cawapres bisa melibatkan sosok dari luar partai.
Ihwal cawapres bisa dari orang luar partai, juga menjadi perbincangan hangat di Koalisi Indonesia Raya. KIR yang sementara beranggotakan Gerindra dan PKB disebut-sebut tidak menutup pintu bagi orang luar partai untuk melamar posisi cawapres. Kendati begitu, PKB masih mencoba mengunci posisi cawapres tersebut dengan memperjuangkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai pendamping Prabowo Subianto.
Â
Keinginan, atau lebih tepatnya mungkin kengototan, PKB menjadikan Cak Imin cawapres untuk Prabowo Subianto inilah yang membuat KIR seperti bergelora. KIR memang belum secara resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai capres, yang sudah menjadi tekad Gerindra, sebagaimana Golkar bertekad memajukan Airlangga Hartarto.
KIR, seperti juga KIB, masih berupaya menggaet partai lain. Baik partai lama atau yang baru berkontestasi di pemilu.
