Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pendapatan nasional. Pendapatan Nasional atau sering dikenal dengan istilah Produk Domestik Bruto(PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilka oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Perhitungan PDB di Indonesia menggunakan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan meliputi beberapa variabel yaitu konsumsi rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), investasi (I), Ekspor (X), dan Impor (M), sehingga dapat ditulis dalam bentuk fungsi sebagai berikut; Y= C + G + I + (X-M). Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional dari tahun ke tahun menggambarkan semakin baik pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Variabel konsumsi menjadi variabel penyumbang terbesar dalam pendapatan nasional. Terbukti dalam pendapatan nasional tahun 2008-2009 variabel konsumi mendominasi jumlah pendapatan nasional. Tingkat konsumi dan tingkat pendapatan nasional memiliki hubungan yang positif. Artinya jika tingkat konsumi meningkat maka tingkat pendapatan nasional juga meningkat. Begitu sebaliknya, jika tingkat konsumsi menurun maka pendapatan nasional juga menurun.
Selain dilihat dari sisi pendapatan nasional, penilaian baik dan tidaknya perekonomian suatu negara dilihat dari aspek lain yakni menurunnya angka kemiskinan setiap tahunnya. Kemiskinan dipandang sebagai suatu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin dikenal sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).
Tingkat kemiskinan dengan tingkat pendapatan nasional memiliki hubungan yang negatif, artinya jika tingkat kemiskinan tinggi maka tingkat pendapatan rendah dan jika kemiskinan rendah maka tingkat pendapatan nasional tinggi. Maka dari itu, kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius bagi suatu negara, karena kemiskinan menjadi salah satu indikator baik buruknya perekonomian suatu negara. Maka dari itu perlu adanya solusi yang solutif untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
Islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam memiliki solusi yang baik untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki dampak vertikal dan dampak horizontal sekaligus. Dampak vertikal artinya setiap muslim yang membayar zakat mendapatkan pahala dari Allah SWT sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Sedangkan, dampak horizontal sebagai gerakan dari distribusi kekayaan yang adil dan merata dan memberikan dampak positif bagi para penerimanya.
Menurut Abdul Mannan secara umum zakat berfungsi pada beberapa bidang yaitu bidang moral, bidang sosial dan bidang ekonomi. Dalam bidang moral, zakat berfungsi untuk mengikis ketamakan dan keserakahan hati orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Adapun dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat berfungsi untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.
Perkembangan aktifitas ekonomi memberikan dampak terhadap pemahaman masyarakat. Saat ini, para pengurus zakat memandang bahwa dana zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi masyarakat saja melainkan digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif sehingga optimalisasi dana zakat dapat tercapai dengan baik.
Potensi dana zakat di Indonesia pada Tahun 2016 diperkirakan sebesar 217 triliun dan akan terus meningkat seiring meningkatnya PDB, sehingga diperkirakan potensi zakat akan terus meningkat mencapai 274 triliun. Potensi penghimpunan dana zakat yang cukup menjanjikan tersebut dapat menjadi solusi yang baik bagi pemberantasan kesenjangan sosial. Pengelolaan dana zakat secara profesional dan terstruktur harus dilakukan supaya hasil yang diharpakan dapat tercapai. Pengelolaan dana zakat dapat disalurkan melalui dana konsumtif dan dana produktif. Pembagian dana zakat perlu menggunakan pola sesuai usia, artinya Amil zakat (pengelola) perlu melakukan pencatatan penerima zakat sesuai usia produktif dan usia non produktif. Hal ini perlu dilakukan supaya dana zakat dapat dikelola dengan baik dan adil.
Penerima zakat yang masih dalam usia produktif sebaiknya mendapatkan zakat produktif, sedangkan penerima zakat yang sudah bukan usia produktif bisa mendapatkan zakat konsumtif. Pembagian ini bertujuan agar penerima zakat dapat memanfaatkan dana zakatnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bagi penerima yang produktif dana zakat dapat digunakan sebagai modal usaha, sehingga ia dapat mandiri serta mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan penerima konsumtif dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pengaruh zakat dalam perekonomian dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan produktifitas perusahaan yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja serta pendapatan negara dari pajak perusahaan. Diasumsikan bahwa bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif. Bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. sementara itu disisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah, maka negara mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk membangun serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat.
