Beberapa hal yang membuat suatu negara dikatakan sebagai negara maju dan kuat ialah karena alasan tertata baiknya infrastruktur, meningkat dan stabilnya sistem perekonomian, kuat dan terjaganya sistem pertahanan dan keamanan, berkembang-pesatnya teknologi dan informasi, serta berkualitasnya pendidikan di dalamnya.
Penjewantahan keberanian bangsa dalam upaya mewujud-buktikan segala aspek tersebut adalah bergantung pada kemampuan segenap elemen dalam menentukan sikap fast and progressive to build the nation.Â
Respon terhadap hajatan akbar Asian Games 2018 merupakan salah satu dari sekian banyak strategi penjewantahan atas sikap berani tersebut untuk belajar dalam waktu yang singkat demi mengoptimalkan pembangunan nasional yang berperadaban.
Amanat Kebijakan pada Lembaga
Sejak ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah Asian games 2018 melalui Olympic Council of Asia Meeting pada 19 september 2014 silam, Indonesia menunjukkanan kesigapannya dalam merespon hal tersebut pada pertengahan april 2015 melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Penyelanggara Asian Games XVIII Tahun 2018 (INASGOC).
Beberapa kali perubahan terhadapnya (terakhir Keppres Nomor 15 Tahun 2017) termasuk perangkat-perangkat penanggungjawab di dalamnya, tetap saja tidak menghilangkan substansi tugas dari Panitia Penyelenggara yakni menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan serta menyiapkan dan menyelenggarakan kontestasi pada daerah-daerah yang telah ditunjuk.
Sebagai bagian kesatuan di dalamnya, pemerintah dengan segala pertimbangannya tentu saja paham betul setiap alasan mengapa perubahan-perubahan tersebut perlu dilakukan.
Hal terpenting lainnya yang menjadi fokus serius perhatian pemerintah dan patut untuk diapresiasi ialah karena tidak mengabaikan peran-peran lembaga keolahragaan, baik lembaga yang bersatus pemerintahan (Kemenpora) maupun nonpemerintahan (NOC/KOI), termasuk juga desentralisasi serta koordinasi struktruktural lembaga/instansi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah dalam upaya suksesi Asian Games 2018 yang diharuskan memberikan dukungan baik secara teknis maupun administrasi sesuai peran yang melingkupi aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Penganggaran
Kebijakan politik melalui Keppres yang memandatkan pemerintah untuk mengalokasikan pendanaan Asian Games 2018 melalui APBN bahkan APBD secara berkala tentu adalah sikap pro aktif dan antisipatif pemerintah terhadap pemenuhan upaya suksesi penyelenggaraan kegiatan bergengsi tersebut.
Kompleksitas kebutuhan anggaran Asian Games 2018 yang dapat mencangkup penataan infrastruktur pra sarana dan sarana olahraga, pemusatan latihan atlit, publikasi informasi secara kontinu, pemberdayaan masyarakat untuk turut berpartisipasi, fasilitasi akomodasi kontingen negara-negara partisipan dan pemenuhan kebutuan-kebutuhan teknis maupun non teknis lainnya selama masa  persiapan sampai penyelenggaran, tentu dengan jumlah total anggaran yang mencapai 5,6 triliun belum akan mampu mencukupi kekurangan yang ada.
