Dengan Kemenkes memberi penjelasan bertubi-tubi tentang mengapa mengedarkan kuesioner bergambar alat kelamin setelah terjadi kontroversi mengindikasikan tipisnya kepedulian moral dalam tindakannya.
Seharusnya potensi terjadinya kontroversi disadari di awal sebelum pembagian kuesioner tersebut.
Bagaimanapun suatu negara telah memiliki ciri norma-norma tertentu yang berlaku meski tidak dikodifikasi, tidak ditertulis.
Sebagai negara timur yang masih memiliki ciri norma ketimuran hal-hal di atas sangat mudah dikenali bahwa sangat berpotensi menjajah harga moral, mengebiri identitas rasa malu masyarakatnya.
Telah sangat nampak fenomena tiap instansi, badan atau lembaga berusaha menonjolkan nilai penting mereka sendiri bagi masyarakat tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang kompleks.
Saya percaya tiap pihak di atas bisa dengan gamblang dan menyakinkan menyatakan atau membela diri (setelah terjadi polemik) bahwa tindakan yang akan atau telah dijalankan secara luas memiliki alasan kuat pada masing-masing aspek yang mereka bidangi itu.
Selain alibi kesehatan (Saya sebut alibi karena dikemukakan setelah terjadi polemik) ada aspek-aspek kepatutan, rasa malu, norma kesopanan, pendidikan, timming konten terhadap objek, dsb dll dst yang sangat berpengaruh/atau dipegang masyarakat dari terkuat sampai terkecilnya.
Namun hendaklah pola pikir negarawan itu dimiliki oleh tiap penyelenggara negara, lebih-lebih yang memegang kebijakan yang langsung diimplementasikan pada masyarakat luas.
