[caption caption="Konektivitas nasional melalui pembangunan tol laut menjadi kunci dalam upaya pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Sumber : industri.bisnis.com"][/caption]
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak keunggulan dan kelemahan. Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan negara kontinen lainnya. Para ahli sepakat, salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah masalah transportasi dan pemerataan logistik yang penanganannya memerlukan pendekatan khusus.
Presiden Jokowi kemudian menggagas ide pembangunan Tol Laut yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan disparitas harga logistik antara pusat dengan daerah dan pulau-pulau terluar. Namun, menginjak delapan bulan Presiden dilantik, langkah memulai pembangunan infrastruktur Tol Laut tidak menunjukkan progres signifikan. Gagasan Tol Laut hingga kini masih berupa gagasan kosong yang berjalan di tempat.
Konektivitas nasional
Dalam menjawab tantangan globalisasi ekonomi, konektivitas menjadi kunci utama. Kondisi transportasi laut nasional berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2014 menunjukkan peringkat konektivitas Indonesia pada angka 77. Angka tersebut masih kalah dari indeks konektivitas Malaysia dan Thailand.
Selain itu, berdasarkan Sea Transport Connectivity Index, Indonesia masih menunjukkan kesenjangan konektivitas logistik yang cukup tinggi di tiap daerah. Jakarta memiliki indeks konektivitas yang kuat. Kesenjangan sangat terlihat di kawasan Timur Indonesia.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur Tol Laut perlu disegerakan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Tol Laut dipersepsikan sebagai konsep yang menjadikan laut sebagai sarana efektif untuk konektivitas antarwilayah dengan kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat hingga ke timur Indonesia.  Dalam hal ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah.
Pertama, mengubah paradigma tentang laut. Tol Laut perlu dipahami sebagai gagasan yang mampu mengubah paradigma pembangunan nasional. Perubahan paradigma ini meliputi, antara lain, perubahan landway corridor dalam perdagangan menjadi airway & seaway corridor; menciptakan Koridor Ekonomi yang mampu mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru dan pemerataan ekonomi di daerah; serta paradigma NKRI sebagai daratan yang saling terhubung oleh perairan menjadi satu kesatuan, bukan dipisahkan olehnya.
Kedua, menciptakan sistem transportasi terintegrasi sebagai gabungan infrastruktur darat dan laut yang terpadu. Indonesia dapat mencontoh Filipina melalui pengembangan konsep Strong Republic Nautical Highway (SRNH). Berdasarkan kajian ASEAN Connectivity yang dilakukan Kementerian Luar Negeri tahun 2011, konsep SRNH terbukti mampu meningkatkan mobilitas penduduk, efektivitas transportasi, mendukung sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata.
Ketiga, menyusun strategi pembangunan infrastruktur transportasi laut yang inklusif. Pemerintah tidak mampu bergerak sendiri dalam mewujudkan Tol Laut. Aparat pemerintah dan swasta, dukungan APBN, investasi jangka panjang BUMN dan swasta dibutuhkan untuk menggerakkan kehidupan laut dan membangun infrastruktur laut.
Keempat, melibatkan media untuk membentuk konsensus nasional. Media massa adalah sasaran strategis untuk menghimpun dukungan besar dari masyarakat luas dan mempromosikan kerja sama inklusif yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah.