WALHI NTT: Dorong Kesetaran Gender dalam Isu Lingkungan Hidup

Menjelang Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2022 nanti, kaum perempuan di dunia akan mengambil bagian dalam menyuarakan berbagai isu salah satunya terkait dengan krisis ekologi yang saat ini paling dirasakan oleh perempuan di dunia. 

Perempuan diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit dalam mengontrol sumber daya alam serta mengakses sumber penghidupan lainnya.

Ketika alam rusak akibat berbagai kegiatan dan kebijakan di sisi lain kaum perempuan pun menjadi rentan dan tidak diperhatikan, sehingga tidak heran mengapa gerakan ekofeminisme berusaha menghapus segala bentuk ketidakadilan bagi alam dan perempuan.

Sejalan dengan itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK) akan membawa 6 isu lingkungan untuk dibahas dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan di gelar November 2022 di Bali. 

Keenam isu tersubut antara lain land degradation, biodirversity loss, marine litter, water, sustainanble finance and marine protection. Oleh karena itu, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, peran perempuan perlu diperkuat untuk mendorong berbagai isu yang ada.

Secara internasional UNFCCC mengakui pentingnya kesetaraan pelibatan perempuan dan laki-laki, dalam kebijakan iklim yang responsif gender dan perubahan iklim, namun saat ini peran perempuan masih cenderung diabaikan baik di tingkat lokal maupun nasional. 

Hubungan perempuan dan lingkungan hidup kini banyak disuarakan melalui ekofeminisme yang menekankan pada lingkungan dan hubungan antara perempuan dan bumi.

Perempuan dan lingkungan hidup adalah sebuah perpaduan interaksi yang indah antara kearifan kaum hawa dengan manfaat terbaik dari alam. Perempaun dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga seringkali memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuhan kebutuhan hidup. 

Mengingat begitu pentingnya keberadaan alam dalam kehidupan keluarga, maka kaum perempuan pun harus menjaga keseimbangan alam.

Isu lingkungan hiudup di kalangan perempuan saat ini belum begitu menjadi isu yang dibicarakan oleh publik, bahkan dalam kebijakan pun peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungannya belum menjadi prioritas utama, seharusnya isu perempuan dan lingkungan khususnya di NTT mendapatkan tempat.