Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai ukuran kualifikasi pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perubahan persyaratan tersebut dan mempelajari pengaruh perubahan tersebut terhadap pemilihan presiden 2024. Fokus penelitian ini adalah bagaimana perubahan berjalan, bagaimana hal itu berdampak pada pemilu, dan bagaimana hal itu berdampak pada sistem demokrasi Indonesia. Selain itu, penelitian ini memeriksa elemen maqashid syariah untuk mengevaluasi apakah keputusan MK sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur bersama dengan data primer dari undang-undang, jurnal, dan informasi yang relevan.Â
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perubahan dan dampak mereka terhadap pemilihan presiden, analisis data kualitatif dilakukan.Analisis sejarah Islam dan prinsip-prinsipnya menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin Islam menekankan keislaman, moralitas, dan keahlian. Dalam konteks ini, perubahan yang dilakukan pada persyaratan untuk calon presiden dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dan memberikan kesempatan kepada orang-orang muda yang memiliki pengalaman dalam kepemimpinan. Dari perspektif Maqashid Syariah, perubahan ini dapat dianggap sejalan dengan prinsip menjaga agama, jiwa, dan akal.
 Untuk memastikan bahwa perubahan ini akan bertahan dan sesuai dengan prinsip Islam, evaluasi jangka panjang dan pelibatan masyarakat sangat penting. Meskipun perubahan yang dilakukan pada persyaratan calon presiden membuka peluang baru, perubahan ini juga menimbulkan perdebatan tentang konsekuensi yang akan terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut dan diskusi dengan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tetap bertahan dalam sistem politik Indonesia.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan prinsip keadilan konstitusional, baik menjamin pengujian UUD 1945 maupun seringkali menimbulkan situasi yang berlawanan dalam sengketa hasil pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam putusan tersebut. Dalam mengubah undang-undang yang berkaitan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk membuat keputusan di tingkat pertama dan terakhir, yang merupakan keputusan akhir. Dalam sistem pelaksanaan konstitusi Indonesia, subjek khusus adalah kemungkinan UUD untuk meratifikasi perjanjian internasional. Pengesahan undang-undang oleh Presiden dan DPR menentukan komitmen pemerintah terhadap perjanjian internasional. Peraturan hukum membentuk aturan khusus ini. Di bawah UU No. 12 Tahun 2011, pertanyaan tentang apakah undang-undang pengesahan ini dapat dikategorikan sebagai ketentuan hukum yang berjenjang adalah pertanyaan yang berbeda. Ini karena undang-undang ini berhubungan dengan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi.
DINAMIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS POLITIK
Tatanan negara Indonesia berubah dengan amandemen UUD 1945. Perubahan ini melibatkan hal-hal penting tentang negara, seperti masalah kewarganegaraan. Wawancara ini diangkat dalam konteks formal dan materiil mengenai pengaturan kewarganegaraan, dan mengembangkan pertimbangan yang didasarkan pada persetujuan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai masalah kewarganegaraan. Tujuan artikel ini adalah untuk mempelajari dinamika dan masalah pengaturan kewarganegaraan setelah reformasi di Indonesia, serta pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai masalah kewarganegaraan untuk mengevaluasi perlunya merumuskan kembali pengaturan kewarganegaraan. Studi ini didasarkan pada penelitian hukum dan didukung oleh pendekatan undang-undang, konseptual, fakta hukum, dan kasus hukum. Hasilnya mencerminkan dinamika penataan kewarganegaraan terkait kebutuhan material, formal, hukum, zaman, dan perkembangan hak asasi manusia.Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, orang Indonesia diberi kewarganegaraan, perlindungan maksimal, hak konstitusional penuh, dan komitmen untuk membela kewarganegaraan satu sistem.
DAMPAK TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK
Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, ditugaskan untuk menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menangani perkara konstitusi yang terkait dengan masalah ketatanegaraan tertentu. Hakim konstitusi harus memiliki pemahaman dan kemampuan tentang penyelenggaraan negara serta komitmen untuk melaksanakan dan mengawasi kehidupan masyarakat untuk menjamin pelaksanaan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dianggap sebagai ukuran kualifikasi seorang pemimpin, dan keputusan ini sangat diperdebatkan di masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi berdampak terhadap politik Indonesia dan standar etika yang dilanggar oleh hakim saat mereka mengambil keputusan.
TANTANGAN YANG DI HADAPI MAHKAMAH KONSTITUSI
Dalam situasi ini, penelitian ini berkonsentrasi pada mengevaluasi beberapa keputusan penting yang dibuat oleh MK, keputusan-keputusan ini memiliki konsekuensi sosial dan politik yang signifikan selain mempengaruhi domain hukum. Artikel ini mengidentifikasi dan mengevaluasi keputusan penting tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan pemilihan umum dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana keputusan tersebut berkontribusi pada pembentukan standar hukum dan penyelesaian berbagai masalah dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, putusan-putusan tersebut dibahas dalam artikel ini, termasuk dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan partisipasi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi MK sebagai garda terdepan penegakan hukum tatanegara serta kesulitan yang dihadapinya dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.Hasil analisis ini diharapkan dapat memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang peran MK dalam menjaga konstitusi, mendorong reformasi hukum yang lebih baik di Indonesia, dan memberikan saran untuk meningkatkan kinerja dan transparansi lembaga ini di masa mendatang.Keputusan MK kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan politik, menyebabkan kritik. Beberapa masalah ini antara lain:
