Amir Uskara: Pengasuh Keadaban Politik

Kita bersepakat bahwa politik tidak semata-mata berbicara tentang kekuasaan (power oriented), kehendak berkuasa (will to power) atau taktik memperoleh kekuasaan dan mekanisme menggengamnya dengan erat (how to gain and maintain the power). 

Politik merupakan kata kerja, yang berarti aktivitas untuk memperjuangkan sesuatu menjadi lebih baik. Siapa saja yang terlibat di dalam ruang politik memiliki tugas dan tanggung jawab (gabe und aufgabe) untuk memperjuangkan keadaban politik yang bermartabat. Karenanya politik menjadi sebuah panggilan bagi mereka yang ingin mengabdikan diri pada perjuangan kemaslahatan hajat hidup orang banyak.

            

Keadaban politik bagi Amir Uskara merupakan ajaran yang tersarikan dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga merawat dan mengasuh keadaban politik sebagai sebuah watak publik harus menjadi nilai luhur dan fundamental yang senantiasa terinternalisasi serta mengkristal dalam pergaulan politik bangsa Indonesia.

Amir Uskara memandang politik dalam kemestiaanya mengatasi ruang dan waktu, melampui sekat-sekat teknis prosedural. Politik tidak boleh hanya diperuntukkan untuk kepentingan diri sendiri. Ia selalu ada dalam pemaknaan relasional dengan bidang kehidupan manusia yang lain.

Tanpa kehendak serius untuk mengasuh keadaban politik masyarakat kelas bawah akan mengalami apa yang disebut sebagai "kelambanan sosial" (social inertia), yaitu keengganan atau ketakutan untuk terlibat dalam urusan-urusan "politik negara" meski hal itu menyangkut kepentingan mereka sendiri. Untuk menghindari itu semua maka keadaban politik harus menjadi Bahasa baku dan norma dasar yang menuntun keseluruhan aktivitas dalam ruang politik bangsa ini dan itu membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemimpin negara.

Apabila mengikuti prinsip dasar dari mazhab politik republikanisme yang membentang dari Aristoteles, Hannah Arendt sampai ke Muhammad Hatta maka kita akan meyakini bahwa ruang politik akan berjalan sehat ketika digerakkan oleh nalar kolektif dan watak berkeadaban yang bertujuan untuk memenuhi kehendak bersama melalui proses deliberatif. Ketika ruang politik dikelola melalui nalar privat dan bekerja untuk mengejar kepentingan diri, maka politik akan menciptakan irasionalitas juga kesemrautan sosial

Politik berkeadaban menurut Amir Uskara menghendaki munculnya masyarakat yang sadar hukum oleh karena para elit pemimpinnya menetakkan hukum di atas semua kepentingan pribadi, mematuhi hukum di atas kehendak sendiri. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang dijunjung sangat tinggi adalah pra syarat utama bagi terwujudnya masyarakat politik yang berkeadaban, bukan hanya menjadi tuntutan terhadap rakyat biasa namun menjadi kehendak politik terutama dari elit pemimpin.

Selain sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku, Politik Berkeadaban juga mensyaratkan nilai toleransi dan saling hormat-menghormati di antara masyarakat dan para pemimpin, rakyat dalam politik tidak dipandang sebagai objek pasar (Market) namun rakyat juga tidak boleh memandang secara simplistis para pemimpin sebagai pelaku segala jenis kejahatan. Sikap yang toleran dan moderat serta saling hormat menghormati dibutuhkan sebagai pilar penting yang menopang keadaban politik.

Amir Uskara sebagai bagian dari pemimpin bangsa hari ini tentu saja sadar betul bahwa misi Indonesia untuk mencapai bentuk Republik yang lebih sempurna dan utuh  dengan segala autentisitasnya berutang banyak pada nilai-nilai luhur dan adi luhung bangsa yang mulai pudar akhir-akhir ini, maka merawat dan mengasuh keadaban politik adalah bagian paling besar yang bisa dilakukan untuk mencapai Negara Republik dalam makna yang sebenar-benarnya

*Ditulis oleh Taufiqurrahman, Sekretaris Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulsel