Mohon tunggu...
Pengge Rutoo
Pengge Rutoo Mohon Tunggu... -

Huhh... @#!&^%*$?!!!...

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Illegal Fishing Malaysia: Barter Kesalahan?

2 Desember 2014   20:18 Diperbarui: 17 Juni 2015   16:14 179
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bulutangkis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Vladislav Vasnetsov

Pemerintah telah mengeluarkan ancaman serius akan menenggelamkan kapal yang tertangkap 'illegal fishing'. Media Malaysia justru menyatakan tindakan pemerintah ini terlalu angkuh dengan alasan bahwa Malaysia sudah banyak mengampuni 'illegal immigrant' dari Indonesia. Ada yang aneh dari pernyataan media Malaysia tersebut. Illegal fishing dan illegal immigrant kedua-keduanya adalah illegal. Kedua-duanya adalah kesalahan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Di sini timbul kesan seolah-olah media Malaysia mengatakan: "Kami ampuni kesalahan kalian, maka kalian harus mengampuni kesalahan kami." Apakah ini berarti mereka mengajak untuk melakukan barter, Barter Kesalahan?

Barter definisnya adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantaraan uang. Yang dipertukarkan adalah produk/jasa yang baik dari satu pihak dengan produk/jasa yang baik dari pihak lain, sehingga kedua pihak mendapatkan keuntungan atau semakin membaik (better off). Bagaimana dengan Barter Kesalahan? Jika ini dilakukan maka jelas kerugian yang akan didapat kedua belah pihak dan kondisinya semakin memburuk bagi keduanya (worse off). Di kasus 'illegal fishing vs illegal immigrant', maka 'illegal fishing' akan semakin menjadi-jadi, demikian juga dengan 'illegal immigrant'. Jelas ini bukan situasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Jelas Barter Kesalahan bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. 'Illegal fishing' harus ditindak tegas, demikian juga dengan 'illegal immigrant'. Dengan demikian kedua belah pihak akan dipaksa untuk menjadi lebih baik. Indonesia tidak akan kehilangan sumber daya alamnya, sementara pemerintah akan dipaksa untuk memperbaiki sistem pengiriman tenaga kerjanya. Tentu saja itu semua dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi syarat-syarat tertentu, terutama tanpa melakukan pelanggaran HAM. Karena jika sudah menyangkut pelanggaran HAM, maka sudah beda lagi urusannya.

Apa yang ditulis media Malaysia bahwa pemerintah Indonesia angkuh, dengan menyinggung-nyinggung secara tersirat keinginan untuk barter kesalahan, jelas merupakan suatu kesalahan dalam berpikir. Bahkan mungkin masuk dalam kategori sesat pikir. Belum lagi kenyataannya bahwa ada TKI yang dihukum gantung di sana, atau pembakaran kapal oleh negara lain yang tertangkap illegal fishing, maka logika berpikir seperti itu terasa semakin absurd, jauh dari kenyataan, dan terkesan dipaksakan. Kalau sudah begitu, lalu siapakah sebenarnya yang angkuh?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun