Konglomerasi Media Sebagai Alat Kuasa Negara

Pasca pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta pemilihan legislative yaitu dengan pemenang adalah pasangan Prabowo -- Gibran, bisnis media semakin menampakkan peran nyatanya dalam pemenangan pasangan tersebut. Kedekatan antara elite politik, pemilik media, serta penguasa adalah lingkaran nyata yang sangat nampak bahwa media sudah kehilangan independensi. Akibat relasi kuasa dan media tersebut, media hanya dijadikan untuk menerima konsesi atau imbalan yang menguntungkan korporasi besar pemilik media. sebut saja KOMPAS, TV One, Metro TV, MNC Group kemudian group Emtek semuanya memiliki jaringan dan kepentingan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran maupun Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Hubungan antara media dan kuasa dengan berbagai konten pemberitaannya disinyalir meruntuhkan pemberitaan yang tidak lagi kritis sebagai layaknya media sebagai kontrol kekuasaan. Media sebagai pilar ke empat demokrasi nampaknya sudah kehilangan fungsinya, perannya sebagai check and balance kekuasaan hilang karena mahalnya tarif menjalankan bisnis media.

Pengusaha beken atas nama Chairul Tanjung, Erick Thohir, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, maupun Peter Gontha adalah pebisnis yang melihat pasar media ketika tidak bersanding dengan alat kuasa bisa bangkrut. Dalam konteks ekonomi politik media, dimana komodifikasi yang berorintesi dalam perubahan nilai guna menjadi nilai tukar menjadi sangat menguntungkan. Komodifikasi inilah yang akan melahirkan konvergensi media sehingga seluruh isi media harus menyesuaikan keinginan penguasa. Tapsell (2017) menyebut bahwa konglomerasi media menyebabkan para pekerja pers sulit menjadi independent apalagi berharap menjadi check and balance. Hal ini menujukkan bahwa kepemilikan media menjadi hambatan utama pada independensi kerja jurnnalistik.

Konglomerasi media mengubah paradigma dan perilaku jurnalis baik secara sosioligis maupun ideologis. Mereka bertahan bukan karena kecintaan pada kerja kerja jurnalistik melainkan karena tuntutan pemilik media. maka terjadi hirerarki yang menjulang tinggi antara pemilik media dan pekerja media. Bekerja hanya sebagai kebiasaan, rutinitas media, serta sistem sosial. Analisis instrumentalis ala Ferrante : 2010 fokus pada penggunaan media sebagai intrumen kapitalis untuk membuat komoditas informasi yang diproduksi oleh industry media menjadi sesuai dengan kepentingan mereka.

Pada dasarnya praktek konglomerasi media adalah ketika media saling bekerja sama dengan memiliki media media pendukung yang satu frekuensi. Artinya perusahaan media bergabung dengan membawahi banyak media. Sehingga konglomerasi media berdampak pada wajah kebebasan media serta kebutuhan akan informasi menjadi berorientasi pasar semata. Walaupun dalam kenyataannya praktek konglomerasi media ini menghambat proses demokrasi yang seharusnya dijalankan media dengan memberikan informasi kepada masyarakat dengan seobjektif obyektifnya.

Praktek yang dijalankan oleh para pemilik media, baik pribumi maupun taipan sejatinya menjadi salah satu penghambat terjadinya proses sinergi antar lembaga negara. Mereka tidak bisa seenaknya untuk semata berorientasi pada keuntungan. Sehingga konglomerasi media pada dasarnya adalah cara para kapital mempertahankan bisnisnya dan media massa menjadi alat yang ampuh untuk memperebutkan simpati masyarakat melalui makna dalam setiap sajian berita maupun konten lainnya. Chomsky (2009) menjelaskan bahwa para penguasa sebenarnya memiliki tujuan yang kontraproduktif dengan keinginan rakyat dengan terus melanggengkan kekuasaan.