Review Film The Post (2017) dari Sisi Perspektif Politik Ekonomi Media

Berdasarkan film yang saya tonton tersebut maka dapat saya ceritakan secara singkat isi dari film tersebut. The Post merupakan film biografi sejarah yang disutradarai oleh Steven Spielberg dengan pemeran utamanya adalah bintang kenamaan Hollywood yaitu, Tom Hanks dan Meryl Streep.

Film berdurasi 1 jam 55 menit 59 detik ini dimulai dengan adegan perang yang tengah terjadi di Vietnam pada tahun 1966. Kemudian analis militer Amerika Serikat, Daniel Elllsberg yang saat itu memiliki tugas untuk mendokumentasikan perkembangan kegiatan militer Amerika Serikat menyimpulkan bahwa tidak ada harapan damai dari perang yang sedang berkecamuk ini. Namun yang mengejutkannya adalah hal berbeda yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan.

Menteri Pertahanan mengatakan pada media bahwa ada harapan damai dalam
perang yang berkecamuk di Vietnam tersebut. Menanggapi pernyataan tersebut, Daniel
pun sebagai analis militer kecewa atas pernyataan yang disampaikan oleh Menteri
Pertahanan, Daniel menilai bahwa pemerintah Amerika Serikat telah membohongi rakyat.

Baca juga: Digitalisasi, Media Cetak Indonesia di Ujung Tanduk

Selang beberapa tahun, Daniel pun menyalin dokumen rahasia perang Vietnam kemudian
ia mengirimkannya ke surat kabar The New York Times.

Film ini kemdian beralih tempat ke kantor berita The Washington Post. Kepala
Editor, Ben Bradlee (Tom Hanks), mendesak pimpinannya, Kay Graham (Meryl Streep),
untuk ikut mempublikasikan dokumen tersebut kepada publik guna menaikkan citra
mereka sebagai surat kabar yang kredibel dan dapat dipercaya.

Tangakapan layar. Cuplikan film The Post (2017). (Youtube/20th Century Studios) 

Namun, disisi lain Kay sendiri tengah dilanda keraguan, karena ia yang semulahanya seorang pebisnis wanita biasa kini harus bisa dekat dengan para politisi. Ia harus mengambil tanggung jawab besar sebagai pemimpin surat kabar warisan suaminya yang telah meninggal dunia. Di satu sisi, Kay ingin mempertahankan hubungannya dengan para politisi dan pemerintah demi kelangsungan perusahaan warisan suaminya. Namun, di sisi lain, di dalam hati nuraninya ia juga ingin mendukung kebebasan pers dalam menyampaikan kebenaran peristiwa pada publik. Belum lagi, pihak dari gedung putih baru saja mengelurkan peringatan agar tidak menyiarkan Pentagon Papers karena dinilai bisa mengganggu stabilitas nasional dan pelakunya nanti akan dituntut secara hukum.

Baca juga: Jarang Diketahui, Berikut Tahapan Produksi Berita Televisi hingga Ditayangkan ke Pemirsa

Film ini diakhiri dengan cerita yang cukup menarik yaitu dimana suara tegas
Nixon-presiden yang menjadi topik utama dalam film tentang Skandal Watergate seperti
All The President's Men dan yang terbaru Mark Felt-melarang reporter The Washington
Post mendekati Gedung Putih. Yang, akhirnya, menjatuhkan Presiden Richard Nixon dari
Gedung Putih tersebut.

Jika kita ulas bersama dari sisi perspektif ekonomi politik media maka film ini tidak
jauh berbeda apa yang terjadi pada saat sekarang ini pada media-media massa di
Indonesia. Sebelum kita ulas lebih lanjut, perlu kita ketahui bersama dulu mengenai
perspektif ekonomi politik media ini.

Baca juga: Benarkah Putin Jadi Target Pembunuhan Jika Hadir di KTT G20 Bali?

Ekonomi politik media merupakan kajian yang muncul atas pertimbangan bahwa
keberadaan media dalam berbagai macam faktor seperti kepemilikan, diversity media dan
isi, pengelolaan media, konsumsi media, dan lain sebagainya mempunyai hubungan
secara integral dengan politik dan ekonomi. Istilah "ekonomi politik media" adalah istilah
umum yang digunakan secara luas untuk mengkombinasikan kerangka teoritik
komunikasi dengan kerangka teoritik politik dan ekonomi. Keterikatan pada dimensi
ekonomi dan politik menjadikan informasi menjadi ajang yang rentan terhadap pengaruh
keduanya. Sebagai entitas yang dikonstruksi media, apa yang disebut sebagai 'informasi'
sering kali merepresentasikan kepentingan ekonomi sekaligus politik tertentu.

Sebelumnya diatas telah saya sampaikan bahwa di film tersebut Kay sempat
bimbang antara menjaga hubungan baik dengan para politisi dan pemerintah atau
mendukung kebebasan pers. Jika diulas dari sisi perspektif ekonomi politik media maka
banyak sekali fakta yang menunjukan pemberitaan-pemberitaan di media massa tidak
sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Cengkaraman kekuasaan modal
dalam industri pers berakibat buruk dalam kebebasan pers. Misalnya, media dijadikan
corong kepentingan politik atau bisnis dan juga sarana hubungan masyarakat. Media
mudah disusupi ketika memberitakan isu yang dianggap tabu pemiliknya, pembiasan
informasi, rasionalisasi atau efisiensi yang berdampak pada PHK secara besar-besaran,
kecepatan informasi ukuran paling penting dibandingkan kedalaman informasinya itu
sendiri.