Apa yang Harus Dibenahi?
1.Penguatan Aparat Penegak Hukum:
Lembaga seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan harus diperkuat, baik secara wewenang maupun sumber daya. Pelemahan KPK lewat revisi undang-undang beberapa tahun lalu, misalnya, dianggap sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.
2.Kerja Sama Internasional:
Mengingat Harun Masiku diduga kabur ke luar negeri, kerja sama internasional menjadi kunci. Indonesia harus lebih aktif dalam menggunakan instrumen seperti Interpol untuk menangkap buronan.
3.Peningkatan Transparansi:
Publik sering kali merasa penegakan hukum di Indonesia kurang transparan. Memberikan akses lebih besar kepada masyarakat untuk memantau kasus-kasus besar bisa menjadi salah satu solusi.
4.Penegakan Hukum yang Adil dan Konsisten:
Tidak boleh ada tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Selama ini, banyak kritik bahwa hanya "koruptor kecil" yang dihukum berat, sementara tokoh besar sering kali lolos.
Sayembara sebagai Pencetus Diskusi
Sayembara Maruarar Sirait mungkin tidak langsung membuahkan hasil, tetapi langkah ini berhasil membuka diskusi lebih luas tentang penegakan hukum di Indonesia. Publik mulai bertanya: apa sebenarnya yang salah dengan sistem kita?
 Kenapa kasus sebesar Harun Masiku seperti jalan di tempat?
Dalam konteks ini, Maruarar tampaknya ingin mengingatkan bahwa politik seharusnya "suci" dan berfungsi untuk membela kebenaran serta membongkar kebobrokan sistem. Meski terkesan idealis, pesan ini penting di tengah krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Kesimpulan: Harapan di Tengah Pesimisme
Sayembara Rp 8 miliar dari Maruarar Sirait adalah langkah berani yang mengundang berbagai tanggapan. Di satu sisi, ini menunjukkan kepedulian individu terhadap keadilan. Namun di sisi lain, langkah ini juga menjadi pengingat bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum kita.
