Oleh Taufikurrahman Gaoza
Salah satu capaian Reformasi 98 adalah membeludaknya partai politik di negara ini. Partai politik merupakan medio penyalur hasrat politik masyarakat, sehingga dapat dikatakan dengan adanya sistem politik multipartai, bangunan demokrasi di negara ini mulai ditegakkan. Sistem politik multipartai memunculkan adanya sistem politik “kursi” di parlemen. Sehingga mengukur kekuatan partai, dapat dilakukan dengan menghitung seberapa banyak kursi yang dimiliki partai di parlemen. Maka dapat dikatakan, dominasi politik di tingkat parpol masih dipegang oleh segelintir partai besar seperti partai Berwarna Biru (Demokrat), Partai Beringin Tua (Golkar), Partai Kepala Banteng (PDI Perjuangan). Tanpa bermaksud menghilangkan keberadaan partai-partai lainnya yang juga memiliki kursi di parlemen, tapi otak kekuatan politik masih dipegang oleh tiga partai itu.
Partai Beringin Tua (baca : Golkar) adalah salah satu partai tertua di Indonesia, juga menjadi partai yang paling lama duduk di kursi kekuasaan di era orde baru sampai dengan kedatangan partai baru Berwana Biru yang mengkudeta langkah si Beringin Tua. Maka tak ayal, bila sebagian masyarakat menaruh harapan terhadap partai Beringin Tua, guna membela kepentingan rakyat bila ada kebijakan pemerintah yang berseberangan dengan kehendak rakyat. Tapi sayang, menaruh harapan terhadap parpol sebagai pembawa aspirasi rakyat melalui otoritas politiknya di parlemen, sama saja dengan membangun rumah dengan pondasi yang tidak kuat, yang pada akhirnya akan rubuh diterpa angin “kepentingan” dan akan berujung pada kekecewaan yang mendera rakyat.
Beberapa hari yang lalu, seturut dengan adanya isu kenaikan harga BBM yang digelontorkan oleh Pemerintah, yang menuai banyak reaksi penetangan dari berbagai elemen masyarakat, membuktikan bahwa sekali lagi kepentingan rakyat tidak pernah mejadi prioritas kebijakan pemerintah, juga tidak pernah menjadi topik perdebatan di parlemen sana. Jeritan aspirasi rakyat yang tersalurkan dengan banykanya aksi demonstrasi di berbagai daerah, tidak mampu membuka telinga pemerintah (baca: presiden), juga tak mampu mebuka mata dan hati Tuan Presiden bahwa kebijakan yang akan diambil akan sangat merugikan kehidupan rakyatnya. Juga tak kunjung menyadarkan manusia-manusia “beruang” di gedung Nusantara sana, bahwa pantatnya bisa duduk di kursi yang harganya selangit itu adalah karena pemberian dari rakyat yang menuntut mereka untuk membela setiap kepentingan rakyat. Tapi ya namanya juga Kambing (hewan ilustrasi untuk dewan), mau tidur dikandangnya yang berlumpur atau menginap di hotel berbintang sekalipun, akan tetap berbau Kambing.
Dalam kasus diatas, bila menyoroti keberadaan partai Beringin Tua, maka ingin ku katakan bahwa rindangnya daun Beringin Tua sudah tak mampu lagi menaungi rakyat. Kokohnya pohon Beringin Tua tak memberikan manfaat banyak, tatkala ia takut karena adanya intervensi dari parpol pemimpin Setgab. Untungnya ada Partai Kepala Banteng yang masih cukup “garang” untuk membela rakyat-terlepas dari apakah PDI Perjuangan adalah partai oposisi, juga terlepas dari kepepntingan politiknya-juga ada Hanura dan Gerindera, yang konsistensi ketiganya dalam berjalan bersama rakyat perlu di apresiasi.
Untuk menutup coretan saya ini, saya ingin mengatakan “tatkala Beringin Tua sudah tak mampu lagi menaungi, “mungkin” kan ku pilih masuk ke kandang Banteng, tapi yang pasti aku Buta warna biru”. Salam..!!!
Mohon di maklumi bila ada kesalahan penggunaan istilah, karena aku bukan pakar politik, tapi semata-mata hanya ingin bisa menulis tentang politik...
