Keterlibatan koperasi dalam menjaga kelestarian laut melalui pendekatan konservasi memberikan nilai tambah yang signifikan. Di era di mana kesadaran lingkungan semakin tinggi, koperasi ini bisa menjadi contoh nyata penerapan ekonomi hijau di sektor perikanan.
Pemerintah daerah dapat menjadikan KOP-SMS sebagai mitra strategis dalam program konservasi laut, seperti pengelolaan kawasan konservasi perikanan berbasis masyarakat.
Koperasi merupakan bagian dari lembaga adat Panglima Laot Lhok Leupung yang berwenang dalam mengatur tata kelola perikanan berbasis adat.
Lembar Fakta
Selama 2 kali Rapat Umum Anggota Tahunan yang diadakan oleh koperasi dengan mengundang seluruh anggota, masyarakat, dan tokoh adat, 5 persen dari hasil pendapatan koperasi Sisa Hasil Usaha (SHU) sudah di berikan untuk upaya konservasi yang digiatkan oleh lembaga adat Panglima Laot.Â
3. Pemberdayaan Perempuan
Sebagai koperasi yang didominasi oleh perempuan pengolah ikan, KOP-SMS memberikan kontribusi besar dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah pesisir. Hal ini sejalan dengan target SDGs nomor 5, yaitu kesetaraan gender.
Program pemberdayaan perempuan berbasis koperasi dapat diarahkan untuk memperluas akses pelatihan dan pendanaan khusus bagi perempuan di sektor perikanan.
4. Penguatan Jaringan Kemitraan
Kemitraan KOP-SMS dengan Panglima Laot, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan pemasaran dan akses pembiayaan.
Kebijakan yang mendorong kolaborasi antara koperasi dan sektor swasta bisa meningkatkan daya saing koperasi di pasar yang lebih luas. Misalnya, program kemitraan public-private-partnership (PPP) di sektor perikanan.
Foto bersama Kop-SMS dengan Trainer Manajemen Keuangan (dok.pribadi)
Arah Kebijakan yang Dibutuhkan untuk Memperkuat Koperasi
Agar koperasi seperti KOP-SMS dapat semakin berkembang, kebijakan berikut perlu mendapat perhatian:
- Peningkatan Akses Pendanaan:
Koperasi membutuhkan skema pembiayaan berbasis syariah yang lebih fleksibel, dengan bunga rendah atau tanpa bunga. Pemerintah dapat mendorong lembaga keuangan syariah untuk bermitra dengan koperasi dalam program pembiayaan mikro. - Dukungan Infrastruktur:
Pembangunan fasilitas pengolahan ikan bersama bisa menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah, termasuk melalui Dana Desa atau anggaran APBD. - Digitalisasi Koperasi:
Kebijakan digitalisasi koperasi bisa membantu KOP-SMS memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi manajemen, memperluas pemasaran, dan menjangkau pasar e-commerce. - Program Pelatihan Berkelanjutan:
Pelatihan manajemen bisnis, pengolahan produk, dan pemasaran berbasis digital harus menjadi bagian dari kebijakan pemberdayaan koperasi. - Pemberian Insentif Pajak:
Koperasi yang menjalankan prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan dapat diberikan insentif pajak untuk mendukung operasionalnya.
Mengokohkan Peran KOP-SMS di Masa Depan
Dengan nilai-nilai unik yang dimiliki, KOP-SMS berpotensi menjadi model koperasi berbasis keberlanjutan di sektor perikanan. Namun, ini hanya bisa tercapai jika ada sinergi yang baik antara koperasi, pemerintah, private sector dan masyarakat.
