Bulan Madu (menunggu) Kabinet Baru

Suasana bulan madu pemerintahan baru masih terasa hingga hari ini. Fajar harapan masih terang. Meski begitu, romantisme politik itu tak lepas dari sejumlah pertanyaan. Mengarah pada pengumuman kabinet Jokowi - JK yang masih tertunda.

Begitu kuat keinginan publik untuk segera melihat komposisi kabinet, sampai-sampai tiap keping perkembangan politik ramai dibahas. Rupa-rupa analisa mengemuka. Tak sedikit juga prasangka. Namun secara umum, semua masih dalam koridor kewajaran. Sesuatu yang biasa, karena memang soal kabinet baru ini jadi pertaruhan penting. Bukan hanya untuk kredibilitas Pemerintahan Jokowi-JK, melainkan terkait pula dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.

Bila diurut-urut, maka dominasi opini yang menguat adalah: pencarian jawaban atas alasan tertundanya pengumuman kabinet. Pihak yang satu menilai penundaan ini bukan soal yang patut diulas ditelisik, melainkan biarkan saja. Pihak lain, meminta dengan sangat, agar pengumuman segera dilaksanakan. Ada juga pihak yang rada curiga, jangan-jangan ada tarik-menarik yang kuat, melibatkan kepentigan besar dari pihak tertentu, sehingga mengganggu keputusan Jokowi-JK untuk segera mentapkan "pasukannya" di Kabinet.

Di balik itu, ada juga kepingan-kepingan peristiwa yang membetot perhatian. Semisal kicau Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang menyatakan tak berminat menjadi menteri Jokowi. Atau keterangan Ketua KPK, Abraham Samad, yang terang-terangan memberi tanda merah terhadap enam orang calon menteri, dan ini menjadi sinyal bahwa ada menteri yang terancam terlempar dari nominasi.

Belum lagi statemen dari satu dua petinggi (elit) DPP PDI Perjuangan, perihal jatah posisi menteri untuk partai pemenang Pemilu itu. Eva Sundari, misalnya, menyebut enam pos kementrian akan menjadi milik PDI Perjuangan. Sementara Puan Maharani terang-terangan menyebut nama-nama calon menteri yang hampr pasti menjadi menteri, padahal nama-nama tersebut justru telah memantik kontroversi. Seperti nama Rini Soewandi dan Sri Mulyani.

Dari semua ini, maka panorama yang terlihat seolah-olah masih ada aura kampanye politik. Paling tidak, kasak-kusuk penyusunan (dan penetapan) kabinet menjadi panggung politik baru, membuka ruang manuver politik, seraya menghadirkan aktor-aktor baru sebagai "pemain".

Seolah masih terjadi kapitalisasi isu, membesarkan sebuah persoalan yang mestinya bisa diselesaikan secara efektif. Hari ini publik malah bermain dengan spekulasi, dugaan, dan kian jauh dari kepastian.

Terjadi persilangan antara aspirasi publik yang menginginkan pemerintahan Jokowi - JK segera bekerja, justru berhadapan dengan fakta kabinet tertunda. Juga aspirasi rakyat yang berharap Presiden tak terpenjara konflik kepentingan dan politik transaksi, tetapi gejala yang menguat justru tarik ulur kepentingan.

Garis pendapat juga bisa dipertegas ke inti persoalan, yakni otoritas Jokowi, sebagai pemimpin nasional yang memiliki legitimasi kuat untuk berbuat banyak, beliau juga mengantongi hak prerogatif, untuk memutuskan siapa saja yang layak mendampingi dirinya. Bila terjadi pelambatan yang berlarut-larut, justru akan berdampak merugikan. Berhubung begitu banyak agenda yang mesti diselesaikan dengan cepat, terutama masalah-masalah yang ada di berbagai kementrian.