Kontroversi politik sudah agak surut. Itu bagus. Sebab kecamuk tak boleh berlarut. Saat ini sorotan terarah ke "distribusi" komisi-komisi yang ada di DPR RI. Di luar pelbagai tafsir dan dugaan, ada baiknya kita masuk ke ruang-ruang dinamika politik yang ril, dan jadi warna keseharian di DPR.
Sudah jadi pengetahuan umum, bahwa komisi diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang sepadan (maksudnya Anggota DPR dengan track record-nya masing-masing). Mereka yang berlatar belakang hukum, baik praktisi atau akademisi, biasanya memilih Komisi III (Bidang Hukum). Anggota DPR yang punya pengalaman sebagai teknokrat, engineer, lulusan Fakultas Teknik, biasanya ke Komisi V (Bidang Perhubungan, PU, Perumahan Rakyat).
Pun dengan beliau-beliau, para pekerja seni dan budaya, biasanya masuk ke Komisi X (Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata). Ini misalnya terkonfirmasi dari keinginan beberapa kawan-kawan Anggota yang berlatar dunia keartisan, yang menginginkan masuk "komisi budaya".
Satu hal, bahwa komisi memang alat kelengkapan semata, bekerja sesuai dengan bidang dan ruang lingkup yang telah ditentukan, seraya memiliki mitra kerja yang juga sudah diatur. Namun jangan lupa, bagaimanapun DPR adalah panggung politik. Ada konsekuensi lanjutan tentu saja.
Pertama, karena ada perbedaan ruang lingkup dan bidang kerja, maka tentu ada komisi yang kemudian menjadi magnet, punya daya tarik secara politik, bisa membetot perhatian publik, atau dianggap "basah".
Kedua, jika komisi di DPR adalah panggung terbuka, maka tentu ada panggung tertutup, dan ini berlangsung di arena strategi dan kebijakan Fraksi masing-masing (sebagai perwakilan partai di parlemen). Setiap partai tentu punya target dan sasaran tertentu, hingga mereka mengatur siapa menempati apa. Ini wajar sekaligus penting, karena kompetisi politik juga berlangsung di DPR. Termasuk dalam isu-isu penting dan strategis.
Ketiga, persis di jantung persoalan, bahwa ada bidang kerja di komisi tertentu yang senantiasa hangat, up to date, vital, dan terus menerus dipantau banyak orang. Istilahnya, ada komisi yang short cut, isu yang dibahas di komisi itu melintas sana-sini, dan kebijakan yang diputuskan sangat menentukan. Baiklah, kita sebut saja itu adalah Komisi III, lantaran membidangi hukum. Di negara demokratis, soal apa yang tak berkaitan dengan hukum?
Keempat, ada sejumlah anekdot, yang secara substansi tak ada pentingnya sama sekali, tetapi cukup sering terlontar sebagai lelucon ---sesama Anggota DPR.
Hingga hari ini, masih terdengar istilah: "komisi air mata versus komisi mata air". Silahkan tafsirkan, tetapi jangan keterlaluan. Asumsi umum adalah: ada komisi yang begitu banyak item penting dibahas, ada begitu banyak program vital yang diwacanakan, dan ada begitu banyak APBN yang dianalisis. Makanya, komisi itu disebut komisi mata air. Tetapi ada juga yang sebaliknya.
Namun, dalam pengalaman pribadi saya, dugaan-dugaan itu kerap dibelokkan. Seolah-olah, ada komisi yang bersifat superbody, begitu perkasa dan menonjol, tinimbang komisi yang lain. Faktanya, dalam politik terjadi siklus isu, dan perputaran kepentingan. Hari ini, mungkin orang ribut dengan masalah infrastruktur, tapi besok mungkin beralih ke isu haji, pelecehan perempuan, atau kenaikan BBM. Jelas bukan?
