Kurangnya Dukungan Kebijakan Pemerintah
Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang menjadi alasan faktor pendorong untuk pengembangan objek ekowisata. Namun, pada kenyataannya pemerintah lebih membuka ruang untuk pengembangan jenis wisata massal. Pemerintah seolah-olah tidak mengerti mengenai pemahaman terhadap konsep ekowisata dan hal tersebut justru menjadi faktor penghambat.
Destinasi Wisata Kalibiru dirasa sudah cukup baik dengan mengusung konsep wisata alam dan ekowisatanya mengingat seluruh aspek, prinsip, dan karakteristik ekowisata. Hal ini didukung juga dengan bentuk salah satu paket atraksi wisata yang bertujuan untuk kelestarian hutan rakyat sebagai hutan lindung negara dengan mengedukasi wisatawan untuk selalu menjaga kelestarian ekosistemnya. Bentuk keterlibatan masyarakat juga sepenuhnya menggunakan sistem dari, oleh, dan untuk masyarakat lokal.
Â
Referensi:
Dowling RK dan Fennell DA. 2003. The Context of Ecotourism Policy and Planning. Di dalam: Fennel DA dan Dowling RK (editor). Ecotourism Policy and Planning. Cambridge. CABI Publishing. Hal 1-20.
[Ditjen PDP] Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. 2012. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (PDP) 2012-2014. Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Machnik A. 2013. Nature-based tourism as an introduction to ecotourism experience: A new approach. Journal of Tourism Challenges and Trends. VI(1):75-96.
Pratiwi, V. P. Pengelolaan Hutan Kalibiru dalam Rangka Pelestarian Hutan dan Peningkatan Ekonomi Lokal di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Reni Vitasurya, V., Pudianti, A., Purwaningsih, A., & Herawati. (2014). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Desa Wisata Kalibiru, di D.I Yogyakarta.
Ryel R dan Grasse T. 1999. Marketing Tourism: Attracting the Elusive Ecotourist. Di dalam: Whelan T (editor). Nature Tourism: Managing for the Environment. Washington. Island Press. Hal 164-186.
