Desakan kepada Pemerintah sekarang untuk mengurangi subsidi BBM nampaknya akan sulit dipenuhi. Alasan klasik yang dikemukakan adalah dengan mengurangi subsidi akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah sampai dengan menengah. Selain itu, efek lanjutan jika subsidi dikurangi akan berdampak pada sektor yang lain. Namun, para pengamat yang mengatakan bahwa APBN Indonesia berada dalam keadaan bahaya karena alokasi anggaran untuk subsidi "yang kurang dinikmati oleh masyarakat kecil" sangat besar, sehingga anggaran untuk sektor lain terancam.
Dengan menaikkan BBM pada akhir periode Pemerintahan, nampaknya juga terasa eman-eman, karena seakan memberikan hadiah yang sangat besar kepada Pemerintahan yang akan datang yaitu berkurangnya tekanan politik oleh masyarakat. Nampaknya hal ini juga berlaku untuk menaikkan harga Elpiji yang sudah dinaikkan namun tiba-tiba kebijakan itu ditinjau ulang kembali. Bila ditinjau dari sisi waktu, menaikkan harga Elpiji di akhir periode Pemerintahan juga akan mengenakkan Pemerintahan yang akan datang. Apakah isu kenaikan Elpiji juga yang menyebabkan Dirut-nya mundur, hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu.
Jika kenaikan BBM dan Elpiji diserahkan kepada Pemerintahan yang akan datang maka tekanan politik akan semakin besar, tekanan politik ini biasanya berasal dari dua sisi, yaitu ketidakpuasan masyarakat dengan melakukan demonstrasi dan kekuatan yang berada di parlemen dengan memberikan opini atau pernyataan dukungan kepada aksi masyarakat. Selain itu aset politik yang sudah dinikmati sekarang kemungkinan besar akan anjlok, sehingga untuk mempertahankan kekuasaan semakin sulit. BBM dan Elpiji apakah bisa menjatuhkan Pemerintahan, belum tentu juga.
Apalagi jika melihat program prioritas yang di jadikan andalan seperti KIS dan KIP akan ditagih realisasinya oleh masyarakat seluruh Indonesia, memerlukan anggaran yang cukup besar, dimana salah satu cara tercepat untuk memperoleh dana besar adalah melalui pengurangan subsidi khususnya subsidi energi. Dampak politik yang mungkin diterima Pemerintah adalah, tingkat kepercayaan masyarakat akan turun dan memerlukan usaha yang ekstra keras untuk mengembalikan tingkat kepercayaan. Salah satu cara efektif untuk menaikkan tingkat kepercayaan adalah menaikkan indeks pemberantasan korupsi.
Berkaca pada keterpurukan partai yang berkuasa saat ini, nampaknya bukan karena menaikan harga BBM ataupun Elpiji sehingga masyarakat menghukumnya dengan tidak lagi memberikan kepercayaan, namun karena isu korupsi yang melanda internal mereka dan partai yang menjadi anggota koalisinya.
Dengan demikian, jika pengurangan subsidi BBM dan Elpiji tidak dilaksanakan sekarang, Pak JKW-JK memerlukan kerja keras tidak mengenal lelah khususnya untuk menaikkan indeks pemberantasan korupsi yang saat ini Indonesia masih berada dalam level yang tidak menggembirakan. Sehingga harapan dan cita-cita masyarakat tentang negara yang sejahtera akan dicapai dibawah Pemerintahan JKW-JK, bukan angan-angan belaka.
salam
