Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Sosok Artikel Utama

Siapa Pun Capresnya, AHY Calon Wapres Favoritnya

1 Maret 2022   10:19 Diperbarui: 1 Maret 2022   15:45 1396
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: twitter.com/demokrat_tv

Penggabungan kekuasaan di Indonesia dalam manajemen sosial dapat menjadi strategi membentuk opini sosial yang mudah dikembangkan dan diterima publik. 

Misalnya strategi konsolidasi politik, strategi konsolidasi sosial dalam kekuasaan politik partai. Sebagai contoh penyatuan kekuasaan dua rezim. Rezim saat ini adalah Jokowi, sementara Rezim masa lalu adalah SBY. 

Di rezim Jokowi ada Megawati, sementara di rezim SBY ada Hatta Rajasa. Elemen berikutnya adalah produknya yaitu di rezim Jokowi ada Puan Maharani dan Ganjar Pranowo di rezim SBY ada AHY. 

Lalu penyatuan pasangan politik antara kedua rezim ini dapat membangun akumulasi kekuatan politik yang signifikan. 

Misalnya formulasi antara Ganjar-AHY atau PUAN-AHY atau AHY-PUAN atau AHY-Ganjar Pranowo. Perpaduan kekuasaan politik ini tanpa memandang ideologi dan sentimen politik tetapi hanya dukungan sosial yang kuat dalam politik. 

Kemudian strategy trust public party, formulasi yang mempersatukan suara partai politik sebagai indikasi dukungan kekuasaan. Misalnya PDIP, Demokrat dan Gerindra.

Tiga partai ini bisa mewakili formulasi pasangan calon presiden yang sangat kuat. Tentu mereka semua peramu strategi harus paham tentang point-point dalam politik misalnya Saham Politik, Obligasi Politik dan termasuk Voucer Politik. Dimana semua itu untuk alat memberi hak dan kewajiban dalam politik modern. 

Politik partai tidak selamanya dilihat dengan kekuasaan pemerintahan. Karena kekuasaan dalam politik yang modern dan canggih tidak selamanya berada ditangan pejabat dalam pemerintah sebagaimana presiden atau wakil presiden. 

Bisa saja kekuasaan yang paling besar pengaruhnya ada ditangan orang lain atau orang yang dalam konsepsi presiden bisa saja ditempatkan sebagai kepala urusan lembaga Ideologi Negara sehingga ia bisa mengawal pemerintahan. 

Ada juga yang pengusaha kaya raya yang tidak memperlihatkan siapa dirinya atau posisi jabatan publik namun pengaruhnya dalam kekuasaan lebih dominan. 

Dalam kekuasaan politik sering terjadi pengkhiatan oleh orang yang diberi kuasa, kenapa? 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosok Selengkapnya
Lihat Sosok Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun