Pemerintah Politik Marketing, Rakyat Indonesia Melarat

Mengamati pemerintah Republik Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini tidak ubahnya seperti company marketing ditengah masyarakat. Media menyampaikan  iklan-iklan yang memberi harapan besar kepada masyarakat, tidak ubahnya sebagaimana kita menyaksikan iklan obat kurab,  begitu dioles langsung sembuh secepat kilat. 

Begitu juga berita tentang pemerintah, disampaikan oleh media-media busser BLT cair bulan ini tinggal ajukan KTP, Kredit Usaha Rakyat segera cair masyarakat segera ajukan permohonan syaratnya KTP dan KK, Bantuan Lunak dapat diurus melalui Bank A, Bantuan Keras melalui Bank B, Bantuan Presiden Akan Segera Cair syarat hanya begana dan begini sangat mudah dan praktis.

Masyarakat Indonesia yang masih bayi dalam pengalaman membaca berita dan iklan terbawa ke awan seakan semua begitu mudah mengurus administrasi ini dan itu termasuk dalam urusan mendapatkan uang dari pemerintah dengan skema bantuan asalkan mau dijadikan warga masyarakat sontoloyo yang non politik melalui surat keterangan dan diberi tanda pada rumahnya. Jangan pernah menuntut hak-hak mendasar dalam bernegara kecuali bantuan pemerintah dalam skema standar rakyat rendah.

Lalu, apa sesungguhnya yang dapat kita pahami dengan sistem publikasi pemerintah yang begitu vulgar dan menyerupai iklan sabun mandi, iklan obat kurap, apakah pemerintah sekarang juga sama seperti sabun mandi atau obat kurap tersebut?  

Tentu menjadi positif tentang image yang dikembangkan oleh kelompok politik yang disebut image negatif oleh pemerintah,  karena pemerintah banyak memberi harapan palsu kepada rakyatnya. 

Image pemerintah tidak ubah bagaikan Iklan Sabun mandi berbagai macam aroma, obat kurap sekali oles langsung sembuh, padahal ketika digunakan pedihnya minta ampun, sembuhnya juga hampir setahun, begitulah realita yang kita temukan dalam prilaku dan kinerja pemerintah sekarang.

Lalu, mari kita lihat dalam perspektif kepemimpinan presiden Jokowi yang kelihatannya bagaikan tinggal sendiri saja dalam mengurus pemerintah, bahkan kita yang belajar tentang kebangsaan sungguh tidak yakin dengan melihat pimpinan pemerintah marketing tersebut untuk mengurus bangsa ini yang besar. Sama seperti seseorang yang ingin memeluk gunung. 

Oleh karena itulah dibutuhkan pembangunan sistem demokrasi yang baik dalam suatu bangsa dan rakyatnya. Sehingga bangsa tersebut tidak dimiliki oleh suatu kelompok politik, karena kompetensi kelompok politik tidak cukup maksimal untuk pembangunan suatu bangsa.

Demikian juga kenapa dalam suatu  negara harus dijauhkan dari sistem pemerintahan berciri otokrasi, tentu saja karena ruh pembangunan bangsa jauh berbeda dengan sistem perusahaan yang mengutamakan para pemilik modal. Pemerintah hanyalah salah satu elemen penting negara tetapi elemen rakyat adalah yang paling utama dalam suatu negara. 

Pemerintah berada dibawah elemen rakyat karena peran dan fungsinya adalah mengurus atau melayani elemen rakyat. Maka tidak rasional suatu pemerintahan hanya menjalankan pembangunan infrastruktur apalagi dengan batasan slogan kerja, kerja, kerja.