Kenapa Pimpinan Partai Politik Cenderung Otoriter dan Gila Kekuasaan

Pernahkah anda melihat dan mendengar tentang gila kekuasaan. Sifat ini biasa mengindap pada para pengurus partai politik dan orang yang bekerja pada jabatan pemerintahan.

Dalam partai politik itu biasanya penyakit ini menyerang ketua partai politik atau yang mendapat jabatan sebagai orang kepercayaannya.

Dalam politik orang seperti ini disebut Superior Man. Dia akan menjadi ukuran semua orang dalam partai itu, dia merasa paling cakap, pintar dan sempurna dibanding manusia lain yang ada diorganisasi itu. Orang seperti ini tentunya telah melupakan kuasa Tuhan bahwa semua orang dianugerahkan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam perspektif ini maka saya menganggap orang tersebut tidak cukup ilmunya untuk bisa disebut pemimpin.

Bahayanya dia akan mewakili siapa saja dalam organisasi politik itu karena dia merasa lebih paham dan mengerti segalanya, akhirnya organisasi sudah pasti tertegradasi dalam nilai-nilai yang sangat vital yang perlu dipelihara oleh yang namanya organisasi.

Lalu, apa yang terjadi berikutnya terhadap partai politik yang dipimpinnya?

Namun dikesempatan ini, kita hanya membahas secara  ringkas saja :

Ketua partai itu pasti menganggap ide dan pemikiran kadernya tidak penting karena ukuran kemampuan mereka sudah dijengkal oleh si ketua. 

Ketua partai itu tidak akan pernah bisa menghargai varian, instrumen dan dinamika yang berkembang dalam organisasi itu. Karena kebijakan ketua pasti dilaksanakan oleh kader.

Kebiasaan kader dipartai seperti itu sudah pasti sangat rapi  menyembunyikan kekecewaannya demi memelihara penilaian baik dari ketuanya agar posisinya tidak terganggu. 

Sehingga semua pengurus partai akan patuh pada pimpinan tapi mereka juga tidak bisa memberi dalih kepada yang mempersoalkannya dan mereka para kader seperti lembu yang dicucuk hidungnya. Si ketua tidak menyadari bahwa perintahnya dalam partai itu diterima oleh kader sebagai pemaksaan. Lalu kapan disadari kepemimpinan itu salah? 

Setelah si ketua jatuh atau ditangkap oleh negara sebagai akibat karma atas prilakunya atas pendhaliman hak politik warga negara lain yang bergabung dalam partai itu.