Apa yang kita lihat dalam fenomena pengelolaan Organisasi di Aceh bahkan rata-rata di Indonesia sehingga sebahagian besar anggota organisasi memandang nyinyir terhadap mantan ketuanya yang sudah berhasil dan menduduki posisi di pemerintah, di DPR atau di posisi lain diluar pemerintah.
Sementara anggota organisasinya masih sebagaimana kondisi sebelumnya dan mendapat kenyataan hidup yang kurang beruntung sebagaimana si ketua organisasi itu. Beberapa prilaku yang tergolong anomali tentang organisasi memang sempat menjadi perhatian saya ketika saya masih muda, oleh karena itu saya banyak menghindar menjadi pimpinan organisasi profesi dan ormas demi menjaga nama baik dan menghindari banyaknya kekeliruan dalam prilaku kita terhadap sesama tentang keorganisasian.
Penulis bahkan sejak masa kuliah justru lebih banyak berinisiatif melahirkan dan membangun organisasi baru secara otonom di Aceh daripada memilih memimpin organisasi cabang dari Jakarta yang biasanya sebagai pusat organisasi. Sejak muda saya memang sama sekali tidak menarik dengan pola organisasi pemuda dan organisasi masyarakat yang sudah establist.
Jujur saya melihat organisasi itu sebahagian besar hanya untuk menjadi batu loncatan terhadap karir organisasi dan politik seseorang daripada menjalankan organisasi sebagaimana fungsinya untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi bahkan untuk menghantar ke tahap mandiri saja tidak terpikirkan, justru karena itu lihatlah bagaimana kehidupan organisasi masyarakat dan pemuda kita yang sebahagian kegiatannya hanya dengan meminta sumbangan ke pemerintah atau para pihak yang punya jabatan bahkan mereka sama sekali tidak berkepentingan dengan organisasi itu.
Pada akhirnya apa yang terjadi? Yaitu pergeseran nilai perjuangan organisasi itu sendiri jika platformnya idealis maka ketika bergantung pada donatur maka organisasi itu menjadi kuda tunggangan donatur dan pimpinan organisasi itu, sementara anggotanya hanya sebagai obyek yang diperjual belikan sebagai elemen pemenuhan syarat organisasi sebagaimana rakyat umumnya diperlakukan oleh organisasi politik dan pemerintahan yang kita saksikan di negara dan daerah kita.
Pertanyaanya, apakah sedianya organisasi pemuda dan organisasi masyarakat demikian idealnya? Menurut saya sama sekali tidak. Karena organisasi pemuda dan organisasi masyarakat apalagi organisasi profesi seharusnya dibangun sumber pembiayaan agar organisasi tidak menjadi peminta sumbangan atau sedekah kepada pihak ketiga dan tidak menjadi beban pemerintah, dimana setiap ada sebatas pertemuan saja di Jakarta hampir semua pintu pejabat diketuk untuk meminta kontribusi. Bahkan ketika pemberian uang oleh pejabat itu berjumlah tidak memuaskan justru menjadi alat menghina mereka yang memberi bantuan.
Begitu pula seharusnya pemerintah yang tidak pernah mengatur pembiayaan organisasi pemuda dan organisasi masyarakat ini akhirnya menjadi gurita yang setiap saat menjadi alat pressure dan sekaligus pendekatan yang menjadi alat membangun posisi tawar kepala daerah. Idealnya organisasi pemuda dan masyarakat itu dapat saja dibantu tetapi yang bisa membangun kemandirian mereka sehingga tidak setiap tahun organisasi-organisasi ini menguras uang rakyat pada pemerintah.
Lihat lagi bagaimana suatu organisasi melakukan kerjanya tanpa arah, dimana posisi organisasi senantiasa sebatas mengumpulkan uang dengan meminta kepada orang-orang yang disebutnya para penasehat atau donatur kemudian ketuanya tampil bak kepala daerah berbicara dan menyerahkan bantuan kepada rakyat. Berbeda yang kita lihat di negeri yang sudah maju dimana organisasi pemuda dan masyarakat memiliki arah perjuangan dimana mereka berkontribusi kepada masyarakat dengan ilmu dan platform perjuangan organisasinya bukan pembagian sembako atau menyerahkan sumbangan kain sarung dengan cara menekan pihak lain untuk memperolehnya sebagaimana kita saksikan di negeri kita. Semoga dimasa depan dapat berubah dan kita dapatkan organisasi kita yang dibina secara benar oleh pemerintah sehingga setiap organisasi dapat tumbuh secara mandiri.
Semoga!
