Menjelang tahun politik 2019, dengan Pemilihan Presiden di April yang akan jadi puncaknya, segala sesuai bisa jadi komoditas politik.
Masing-masing kubu mengintai kelemahan lawan politiknya. Secercah titik, bisa jadi peluang untuk serangan. Baik kubu pasangan calon nomor 01, Joko Widodo-Maruf Amin, atau pasangan  calon nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sama-sama menantikan kesempatan untuk melancarkan serangan.
Dan di tengah pertarungan politik yang makin sengit ini, tercatat sebuah serangan yang baru-baru ini terjadi. Yakni ketika calon wakil presiden dari Paslon 02, Sandiaga Uno, mengungkit soal data pertanian.
Pada sebuah diskusi Kebijakan Pertanian di Bogor, pekan lalu, Sandiaga menyoroti soal validitas data pertanian sebagai fondasi awal untuk membenahi sektor pertanian kita. Bila data pertanian sudah benar, maka kebijakan pembangunan pertanian yang tepat, bisa diterbitkan. Dalam arti kebijakan yang menyejahterakan petani, menjaga stabilitas harga, dan membuka lapangan pekerjaan.
Pesan Sandiaga di Bogor itu cukup jelas dan tegas, benahi dulu data pertanian.
Ia seolah menyindir Kementerian Pertanian (Kementan) dan Amran Sulaiman sebagai menterinya. Karena belakangan ini, terungkap bahwa validitas data Kementan meragukan. Mulai dari klaim stok beras, surplus produksi jagung, hingga soal keberhasilan pemerintah mencetak sawah.
Dalam konteks produksi beras, data Kementan direvisi [baca: dibantah] oleh Badan Pusat Statistik. Untuk urusan surplus produksi jagung, data Kementan dibantah oleh fakta sulitnya peternak memperoleh jagung untuk pakan dengan harga terjangkau. Sedangkan dalam hal program cetak sawah, Kementan dikoreksi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyatakan lahan pertanian kita terus mengalami penyusutan.
Sindiran Sandiaga kepada Mentan Amran Sulaiman, adalah serangan tidak langsung namun berdampak cukup telak bagi Presiden Joko Widodo sebagai atasannya.
Ketidakmampuan seorang menteri menjalankan perintah dari Presiden, akan dianggap sebagai kegagalan langsung dari Presiden sendiri. Kebijakan salah kaprah seorang menteri, akan dianggap sebagai kesalahan Presiden. Data invalid dari sebuah kementerian, akan dianggap sebagai kebohongan sebuah pemerintahan secara keseluruhan.
Dari segi kalkulasi politik, sindiran Sandiaga dalam urusan data pertanian, adalah serangan bagi pemerintahan Jokowi. Bukan tidak mungkin, elektabilitas Jokowi menjelang Pilpres 2019 nanti akan makin tergerus bila anak buahnya seperti Menteri Pertanian semua, yakni memberi celah dan peluang serangan pada lawan-lawan politik.
