Operasi Ditunda, Harga Menggila

Urusan pangan harusnya menjadi yang terutama, alias tidak bisa ditunda-tunda. Karena pangan adalah kebutuhan primer manusia. Sedangkan untuk rakyat Indonesia, pangan paling prioritas adalah beras. Segala sesuatu yang berkaitan dengan beras, pasti berkaitan dengan perut rakyat Indonesia. Mau itu urusan harga, atau kelangkaan pasokan, semua harus ditangani secara segera dan seksama.

Tapi sepertinya keterdesakan itu tidak dirasakan oleh Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi -Buwas- Waseso.

Harga beras di pasar induk dan pasar tradisional sudah mengalami kenaikan dalam waktu beberapa pekan terakhir. Alih-alih menggelar operasi pasar, Bulog sebagai penyangga kebutuhan logistik nasional malah terlihat tidak berbuat apa-apa.

Kondisi itu terungkap dari pengakuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang sudah lama meminta Bulog melakukan operasi pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga beras. Permintaan itu disampaikan Kemendag karena hasil pemantauan mereka menunjukkan beberapa daerah rawan mengalami kenaikan harga jelang libur akhir tahun. Daerah tersebut adalah Sumatra Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Tapi, operasi pasar secara resmi baru dilakukan Bulog pada Kamis pekan kemarin. Tak heran bila di beberapa tempat, kenaikan harga beras sudah kadung tidak terkendali.

Kelakuan semacam ini sudah jadi catatan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sendiri sudah menyemprit Dirut Bulog. Kepada wartawan, Darmin menyatakan akan memanggil Buwas untuk meminta klarifikasi alasan Bulog yang terkesan lambat bertindak. ( link berita: cnnindonesia.com )

Darmin mengatakan sebenarnya ia sudah mendapat laporan dari Bulog mengenai pelaksanaan operasi pasar yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Namun, karena harga beras masih meningkat di pasar, maka Darmin merasa perlu untuk meninjau kembali pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan Bulog.

Mungkin tak cukup sekadar menyemprit, Menko Perekonomian juga sebaiknya menyentil Dirut Bulog. Karena seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa urusan pangan atau perut rakyat tidak bisa dinomorduakan. Seharusnya setelah ada pemantauan dan permintaan dari Kemendag, Bulog bisa menindaklanjutinya dengan segera.  Karena pemerintah perlu kompak, bekerja satu padu. Agar rakyat tidak dibiarkan kelaparan.