“Andai aku Gayus Tambunan….” Memang menjadi lagu yang sangat cocok untuk kasus mafia pajak ini…. Gayus yang akhirnya dihukum 7 tahun saja dan denda 300 juta, memang tidak sebanding dengan apa yang telah dia perbuat selama ini. Empat kasus yang menghantuinya di Pengadilan, kasus paspor palsu ditambah lagi keluarnya dia ke luar negeri untuk sekedar JALAN-JALAN. Kenyataan yang memang sulit dipungkiri, tapi yang tak kalah masuk akal sehat, mengapa orang-orang pemerintahan mendukung kejahatan-kejahatan itu? Dan apakah ini memang ada hubungan dengan para politikus kita dalam lembaga pemerintahan?
Menurut pendapat saya, mungkin saja iya….
Karena, hari ini saya alami juga kasus yang tak kalah dengan Gayus Tambunan. Meskipun memang tak sebesar Gayus, tetapi ini sangat nyata saya alami. Salah satu puskesmas yang akan melakukan renovasi secara besar-besaran hingga mengharuskan untuk sementara puskesmas tersebut pindah ke tempat lain, yaitu dengan mengontrak sebuah rumah kurang lebih selama 1 tahun. Tak tahu berapa dana anggaran untuk renovasi puskesmas tersebut dan biaya kontrak rumah sementara itu. Serta berapa jumlah dana yang terealisasikan sampai ketangan para pemborong itu…. Tak hanya itu, mungkin dana yang turun dari ataspun tak sebesar yang dianggarkan.
Yang menjadi tak saya percaya adalah masalah kontrak rumah untuk pelayanan masyarakat sementara selama 1 tahun itu. Pihak puskesmas beserta tim suksesnya (mungkin), mencari rumah. Kebetulan rumah yang ingin dikontrak tersebut adalah rumah sebelah saya, dari pemilik rumah menawarkan 15 juta per tahun. Sedangkan mereka menawar 12 juta saja dengan alasan untuk pelayanan masyarakat. Tetapi secara terang-terangan, pihak tim sukses tersebut meminta diatas perjanjian dan kwitansi sewa-menyewa ditulis 20 juta dengan alasan untuk dibagi keseluruh tim (termasuk biaya wira-wiri katanya).
Apakah kasus-kasus seperti itu memang sangat wajar dikalangan kita? Dan apakah masih banyak dilembaga-lembaga pemerintah kita yang tak jauh berbeda dengan mereka???