"Desak Tindakan Tegas, Srikandi Pemuda Pancasila dan KNPI Kuningan Soroti Kasus Asusila"Pada tanggal 10 Januari 2025, Srikandi Pemuda Pancasila (SPP)

Pada tanggal 10 Januari 2025, Srikandi Pemuda Pancasila (SPP) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kuningan mengadakan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kuningan untuk membahas peningkatan funkcionalitas pengawasan terkait dengan meningkatnya kasus asusila di wilayah tersebut.

Ketua DPC SPP Kabupaten Kuningan, Hj. Maya Primayanti, M. T. , M. Si. , menegaskan komitmen organisasi dalam menangani setiap kasus asusila yang terjadi. Ia menyatakan kesiapan untuk memastikan bahwa setiap pelaku menerima hukuman yang setimpal, serta bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

Wakil Ketua Kajian Strategis KNPI, Aep Setiawan, S. IP. , menggarisbawahi tren peningkatan kasus asusila setiap tahunnya di Kabupaten Kuningan. Ia menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengurangi angka kasus tersebut hingga mencapai titik nol. Aep juga menegaskan bahwa isu asusila bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk anggota dewan yang diminta untuk meningkatkan fungsi pengawasannya.

Selama audiensi, berbagai masalah terkait pengawasan dan penanganan kasus asusila turut dibahas, termasuk permasalahan anggaran dari APBD yang dinilai masih kurang untuk mengatasi isu ini secara menyeluruh. Pentingnya peran pendidikan dalam pencegahan tindakan asusila juga disorot, dengan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dianggap sebagai salah satu kunci utama dalam memerangi permasalahan ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Hj. Neneng Hermawati, SE. , M. A. , memberikan apresiasi terhadap inisiatif SPP dan KNPI yang mengajukan audiensi tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD Kuningan berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah asusila dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kuningan. Neneng berharap audiensi ini dapat menjadi titik awal bagi langkah nyata dalam mengawasi dan mencegah tindakan asusila di Kabupaten Kuningan, dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang diharapkan mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.