Minggu-minggu ini media di ramaikan dengan Komedi Tjap Toegoe Monas antara sang Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ahok dengan para wakil Anggota DPRD DKI Jakarta yang berujung dengan Hak Angket untuk Ahok.
Cerita komedi ini di mulai dengan ditemukannya anggaran sekitar 12,5 T oleh Ahok dalam draf anggaran APBD setelah diserahkan oleh anggota DPRD. Ahok kemudian melaporkan temuan tersebut ke KPK setelah sebelumnya paripurna DPRD DKI Jakarta memutuskan menggunakan Hak Angket untuk Ahok dimana jika terbuktiAhok melakukan pelanggaran dalam hal ini serta ternyata Ahok berbohong tentang dana siluman silumun tersebut maka Ahok akan di maksulkan.
Komedi klasik dalam penyusunan APBD antara Kepala daerah dan Anggota DPRD tidak hanya terjadi saat ini saja, namun sudah terjadi dari dulu semenjak dimulainya era reformasi 98. Komedi yang sebenarnya ending ceritanya sudah banyak diketahui oleh khalayak ramai yakni kompromi dan bagi-bagi duit yang disamarkan dengan pengadaan/ tender barang dan jasa seperti pengadaan mobil dinas, ataupun pelesiran yang di bungkus dengan acara studi banding dll.
Lalu bagaimana dengan ending dari komedi Tjap Toegoe Monas dengan lakon Dana Siluman Silumun ini? Apakah akan berujung kompromi seperti itu ataukah akan ada ending cerita lain lagi seperti misal Ahok jadi di lengserkan ataukah ada anggota DPRD DKI Jakarta yang akan masuk penjara karena kasus korupsi APBD sebelumnya atau kompromi-kompromi lain yang berujung kelucuan yang lama namun dibungkus baru.
Mungkinkah komedi ini akan berujung dengan kompromi seperti ini, Pengesahan APBD memang sengaja di perlambat? Tujuannya untuk apa? Ya untuk apa lagi kalau untuk bagi-bagi duit, caranya seperti apa? Misal APBD di sahkan bulan ini, maka SKPD Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di mulai dengan proses tender hingga nanti pelaksanaan projectnya sekitar bulan Juni atau Juli setelah pemenang tender telah diputuskan pemenangnya. Karena proses tender biasanya berlangsung selama 3 bulan untuk menentukan pemenangnya jadi kalau bulan maret disahkan maka tiga bulan kedepannya pertengahan juni atau awal juli.
Jika pada pertengahan Juni atau awal Juli baru anggaran dikeluarkan maka hingga akhir tahun besar kemungkinan serapan dana APBD maksimal terserap 50-60% dari 73 T yang di anggarkan Pemprov DKI untuk Tahun ini. Jika hanya 50%-60% maka sekitar 40-50T dana APBD yang terpakai sehingga ada sisa dana APBD yang tidak terserap sekitar 20 T lebih. Jika di ambil 10-12 T aja di bagi rata 106 Anggota DPRD Pemprov DKI udah berapa M yang didapat masing-masing anggota dewan tersebut.
Jika ini yang terjadi, maka bisa jadi inilah kelucuan lama yang dibungkus baru, kalo kelucuan yang lama jatah komprominya di ambil di awal, yang ini di ambil di belakang. Ya tentunya inipun juga besar kemungkinan akan melibatkan ekskutif juga di pemprov DKI. Semoga saja bukan seperti ini yang terjadi.
Terlepas bagaimana dari endingnya nanti satu hal yang harus dikedepankan adalah APBD harus segera diputuskan agar roda pembangunan di provinsi yang menjadi ibukota negara kita tercinta ini bisa berjalan sesuai rencana.
Ahok dan para anggota DPRD DKI Jakarta sama-sama benar, dan juga sama-sama salah. Masyarakat DKI pun juga sudah benar dan juga salah. Kalau sudah sama-sama benar dan sama-sama salah lalu bagaimana kelanjutan komedinya? Didepan sama-sama teriak, dibelakang sama-sama tertawa. Dalangnya tidak bingung, wayangnya tidak bingung yang penting semua bisa dapat bagian hehehe
Salam Slamet, 040315
