Ketika Infrastruktur di Wilayah Timur Menjadi Prioritas, Geliat dari Pinggir Menuju Pembangunan Indonesia Sentris

Banyak hal  yang membedakan Jawa-Luar Jawa. Dikotomi dua sebaran lokasi yang sama-sama masih merupakan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal dikotomi itu harusnya tidak lagi perlu ada. Sedikit bijak menyikapi pola pembangunan pada waktu sebelumnya. Marilah kita tengok sejenak jalan optimis yang ditempuh oleh Pemerintah sekarang ini. Melalui Kebijakan dan Program insfrastruktur yang memprioritaskan pelaksanaan pembangunan infrastruktur luar Jawa. Menuju pemerataan pembangunan sehingga predikat Pembangunan Insfrastruktur yang semula Jawa Sentris berubah menjadi "Indonesia Sentris".

Beberapa Kali saya berkesempatan mengunjungi Papua. Tanah harapan bagi berjuta warga di Timur Indonesia  yang jauh dari pusat pemerintahan. Sempat terbersit angan, seandainya saya bermukim di Papua dalam waktu yang lama, bisakah saya merasakan kemudahan seperti yang saya dapatkan seperti halnya ketika saya tinggal di Jawa?. Dalam hal mobilitas antar kota misalnya. Perjalanan yang biasa saya saya lakukan  dari Madiun menuju Surabaya sebagai Ibukota Propinsi, bisa saya tempuh kapan saja dengan ketersediaan moda transportasi dengan harga terjangkau. Bus Antar Kota Antar Propinsi melintas di Jalan Propinsi yang menghubungkan antar kota/kabupaten  nyaris tanpa henti selama 24 jam. Lain halnya ketika saya berada di Papua. Untuk melakukan perjalanan antar kota, dibutuhkan biaya lebih dengan keterbatasan akses sarana infrastruktur. 

dok.pri Akses jalan laut, menunggu konektisitas antar Kabupaten dengan jalan trans.papua

Pengalaman berkunjung ke Papua Barat setahun yang lalu memberi pengalaman berharga bagi saya. Dilengkapi dengan  cerita dari kawan-kawan yang berasal dari beberapa kabupaten misalnya Fak-fak, Kaimana, Maybrat, Manokwari yang dengan segala konsekuensi menempuh perjalanan ke Kota Sorong. Begitupun sebaliknya, dari Kota Sorong menuju ke Manokwari yang notabene Ibukota Propinsi.  Sarana konektifitas yang bisa digunakan terbatas dengan  pesawat udara atau Kapal laut. 

Hal itu tak lain disebabkan belum dibukanya akses jalan antar kota /kabupaten di Wilayah Papua Barat. Sejauh ini beberapa kota kabupaten yang sudah terhubung dengan akses Jalan  masih terbatas adanya. Sebut saja Kota Sorong-Kabupaten Sorong- Sorong Selatan - Maybrat. Terasa betul bahwa Jalan yang menghubungkan konektisitas antar kabupaten sangat mempengaruhi sebaran sosial, politik, ekonomi, dan tentunya budaya. Lihat saja betapa mahal harga kebutuhan pokok di Papua, salah satu faktor penyebabnya adalah karena jalur distribusi yang masih menggunakan sarana transportasi udara dan laut yang terbatas secara akses. 

Akhir tahun 2015, Presiden memprioritaskan pembangunan Infrastuktur Papua. Hal itu tidak lepas dari kerangka utama pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita poin ketiga  "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Terlepas dari segala tantangan dan hambatan yang ada, Pembangunan jalan trans Papua mulai terlihat. 

Dalam jangka panjang, jalan trans Papua yang menghubungkan kesatuan wilayah antar kabupaten ini diharapkan meminimalisir kesenjangan pembangunan antar kabupaten di Papua. Konektivitas melalui akses jalan darat Trans Papua yang bisa dilalui kapan saja juga akan menopang aktifitas ekonomi, memperkuat akses pelayanan publik masayarakt dari pedalaman menuju ke pusat pemerintahan, serta mendukung sosialisasi dan realisasi berbagai program pemerintah daerah baik berupa pendidikan dan kesehatan yang lebih maksimal.

Jalan Trans Papua menjadi harapan bagi warga disana . Meski targetnya baru akan sempurna di tahun 2019 nanti. Namun jalan sepanjang 3.498 km itu sungguh menjadi prestasi yang menorehkan sejarah bahwa Papua selalu terintegrasi dalam wilayah NKRI dengan Pembangunan yang Indonesia Sentris-