Seminggu lalu saya menerima pesan pribadi dari teman di Denpasar. Sebuah Flyer berisi penyelenggaraan mudik gratis yang akan diberangkatkan dari Denpasar menuju beberapa kota di Jawa Timur saya baca sejurus kemudian saya teruskan beberapa kawan lain. Informasi seputar mudik gratis nyatanya sudah mengalami pemerataan. Jika dulu mudik gratis lebih banyak diselenggarakan dengan awal keberangkatan dari Jakarta menuju ke beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatra. Sekarang patutlah kita bersyukur bahwa beberapa kalangan memperhatikan daerah-daerah lain sebut saja Denpasar, Medan bahkan Surabaya.
Beberapa WA grup yang saya ikuti pun membagikan beragam informasi penyelenggaraan mudik gratis baik melalui darat maupun laut. Bahkan peserta mudik gratis ada yang akan diberangkatkan dengan kapal perang KRI Banjarmasin 592 khusus bagi pengguna sepeda motor dari Jakarta dengan tujuan Semarang - Surabaya.
Perhatian pemerintah dalam hal ini TNI/POLRI, Kementerian Perhubungan, BUMN, Pemerintah Propinsi hingga Kab/Kota Serta beberapa kalangan swasta yang sudah sekian lama memiliki dedikasi sosial tahunan melalui moment mudik lebaran patut kita apresiasi. Setidaknya masyarakat yang memiliki keterbatasan anggaran bisa tetap menikmati mudik dan berkumpul bersama sanak keluarga di kampung halaman tanpa terbebani dengan ongkos kendaraan yang harus dikeluarkan.
Kolaborasi penyelengaraan mudik gratis dari tahun ke tahun juga harus terus ditingkatkan. Â Hal tersebut sebagai bagian dari sinergisitas antar lembaga khususnya di lingkungan pemerintahan, sekaligus wujud gotong royong. Anggaran yang dikeluarkan pun menjadi semakin ringan akibat tidak ditanggung oleh 1 instansi saja. Jangan sampai penggelenggaraan mudik gratis khususnya oleh kalangan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten menjadi modus baru terciptanya korupsi APBD. Â Jangan mencederai niat baik membantu silaturahmi warga dengan keluarganya justru dengan celah korupsi.
Berdasarkan penelusuran digital pemerintah daerah yang menyelenggarakan mudik gratis antara lain , Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Pemprov Sumatra Utara, Pemerintah Kota Medan
Penyelenggaraan mudik gratis tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Puluhan armada kendaraan berupa bus yang sudah diperiksa kelayakan jalan dan jaminan keamanannya harus disiapkan. Belum lagi biaya bahan bakar, uang tol hingga bingkisan bagi peserta mudik gratis. Bahkan tak jarang penyelenggara mudik gratis dari kalangan perusahaan swasta membagikan voucher yang menambah kebahagiaan peserta mudik. Â Hal inilah yang menjadi perhitungan pelaksanaan mudik gratis. Jika dengan berkolaborasi beberapa instansi sekaligus maka anggaran mudik gratis jauh lebih ringan, maka tidak harus mudik gratis diselengarakan oleh 1 instansi saja.
Hal ini juga agar pendaftaran mudik gratis bisa lebih teratur. Misalnya saja Mudik Gratis POLRI bekerja sama dengan Kemenhub dan PLN. Jika mudik gratis hanya diselengarakan oleh 1 instansi dengan quota peserta hanya 1000, maka dengan kolaborasi  quota peserta bisa ditambah menjadi 2500. Masyarakat pun tidak bingung harus ikut mudik gratis dari mana?
Belum lagi beberapa kalangan partai politik yang ikut menyelenggarakan mudik gratis. Jangan sampai data peserta mudik y ang biasanya harus melampirkan fotokopi identitas bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Atau bisa jadi tumpang tindih data peserta mudik antara penyelenggara yang satu dengan penyeleggara yang lain tidak bisa dihindarkan.
