Sukses Pemilu 2019 Haruskah Didelegitimasi oleh Kekalahan Politik?

Pemilihan Umum tahun 2019 tinggal hitungan jam kedepan. Semua unsur yang terlibat dalam sistem baik dari jajaran komisi Pemilihan umum (pusat maupun daerah) beserta stakeholder terkait tengah sibuk menapkan piranti untuk memilih Anggota legislatif dari DPR RI, DPRD Propinsi hingga DPRD kota/kabupaten. Ditambah lagi dengan anggota DPD yang mewakili tiap Propinsi. Tak kalah pentingnya pemilu 2019 ini memilih presiden dan wakil presiden.

Disaat semua unsur keterwakilan masyarakat tengah berupaya mensukseskan jalannya pemilu 2019 pada tanggal 17 April esok, ada saja pihak yang dalam kapasitas tidak jelas mengeluarkan sesumbar. 

Dari mengatakan aneka bentuk kecurangan hingga ujaran yang mengarah pada ancaman untuk menggerakkan massa menolak hasil pemilu. Anehnya, gertak atas nama people power sebagai salah satu bentuk gerakan ekstra parlementer itu hanya ditujukan pada pemilihan presiden. Dimana jika incumbent dinyatakan menang,maka pihak lawan yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu  tim sukses senior konon akan mengerahkan kekuatan ekstra parlementer.

 Amien Rais salah satunya. Tokoh yang kerap melontarkan ujaran kontroversial. Seolah tak puas dengan sebutan bapak Reformasi, ide pemilirannya  terkesan mengalami degradasi kualitas kerap bias. 

Terlebih saat dia kembali mendapatkan panggung politik dibelakang salah satu kandidat Calon Presiden. Mungkin Amien lupa, pemilu 2019 jauh berbeda dengan pemilu tahun 1999, dimana dia menjadi sosok yang dielu-elukan akibat proses reformasi yang menyisakan sekian banyak cerita.

Pemungutan suara di dalam negeri belumlah dimulai. Sementara di Luar negeri telah sedari kemarin berlangsung dengan pernik cerita mulai dari antrian panjang, tidak bisa memilih karena kekurangan surat suara, hingga waktu pemilihan yang dirasa kurang. Namun parahnya lagi beberapa peristiwa yang terkesan mempertanyakan kapasitas lembaga pemangku tanggung jawab penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini KPU datang bertubi-tubi. 

Hembusan isu penemuan surat suara di Malaysia yang konon sudah tercoblos untuk memenangkan salah satu kandidat Presiden misalnya. Hal itu seolah menjadi senjata yang ditodongkan oleh perampok ditengah keramaian massa yang sigap untuk membela diri bahkan melakukan perlawanan. Alhasil, skenario kecuranganpun dapat diusut tuntas bahkan dengan melibatkan aparat keamanan.

Tidak terlalu berani mencoreng pelaksanaan pemilu di dalam negeri, upaya rekayasa paksa untuk menghambat pemilihan di luar negeripun menjadi langkah awal mereka untuk terus memaksakan diri untuk mendelegitimasi pemilu. 

Entah kenapa yang diserang justru pada pemilihan Presiden semata. Maka proses pemilihan legislatif pun seolah menjadi pelengkap penggembira saja dalam pemilu 2019 ini.

Pemikiran yang parsial dari para penggagas dan penggerak  delegitimator pemilu, siapapun dia orangnya tentu memperlihatkan sebuah kepicikan. Bagi mereka tak pantas menyebut diri sebagai orang yang memiliki nasionalisme bahkan patriotisme. Jelas-jelas pemilu 2019 terkait langsung dengan UUD 1945, pasal 22 E. Maka barang  siapa  ingin merusak keberlangungan proses demokrasi pada pemilu 2019, maka jelas-jelas baginya tidak lagi setia kepada UUD 1945. 

Kandidat Presiden yang sedang bertarung dalam pilpres 2019 apalagi. Sebagai calon pucuk pimpinan tertinggi negara, mereka baik calon presiden beserta wakilnya haruslah mampu mengedepankan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, ataupun kelompok/golongan yang menjadi pemberi dukungan suara selama ini.