Ajaran Gereja Katolik Mengenai Katekese Politik bagi Kaum Muda

Politik (dari 'Polis': kota atau negara; Yunani) adalah salah satu bentuk konkret dari dasar panggilan awam untuk merasul dan memperbaharui tatanan dunia. Secara garis besar dalam arti yang luas, politik dapat dinyatakan melalui suatu aktivitas berbangsa dan bertanah air, yang dipelihara dan digunakan oleh masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat. Orang yang terlibat atau menekuni bidang politik dapat disebut dengan politisi. Biasanya, politisi inilah yang menjadi tokoh atau figur politik yang ikut serta berperan dalam jabatannya di pemerintahan sipil. Di berbagai daerah di Indonesia, figur politik di sektor pemerintahan tak jarang dijabat oleh umat awam penganut Katolik. Mereka inilah yang dipercayakan oleh Gereja dan rakyat dapat memimpin negara mulai dari menduduki aparat terendah sampai aparat menengah sambil menjawab panggilannya sebagai seorang Katolik, yakni menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. 

Menyadari akan mulai terpenuhinya panggilan umat beriman untuk ikut terlibat dalam dunia politik di pemerintahan negara sebagai tugas perutusannya, para hierarkis melihat bahwa anak muda adalah wajah masa kini dan masa depan Gereja yang perlu mendapat perhatian khusus mendapatkan edukasi politik. Tentunya, edukasi ini berguna untuk mempersiapkan anak muda untuk berani terjun di dunia politik untuk mewakili wajah Gereja Katolik atau sekurang-kurangnya mereka mengerti bagaimana pandangan iman Katolik mengenai sistem negara demokrasi dan korelasinya dengan hati nurani dan kewajiban moral sebagai warga negara. Ini menjadi penting agar umat beriman sungguh dapat menjadi pribadi yang 100% Katolik dan 100% Indonesia dalam penghayatan perannya sebagai orang Katolik yang sekaligus bertanggung jawab juga sebagai warga negara untuk menggunakan hak suaranya sebagai anugerah yang telah Tuhan berikan.

Sementara itu, implementasi nyata peran Gereja dalam edukasi anak muda mengenai isu politik dapat terwujud melalui katekese politik. Melihat dari skala prioritas situasi politik di Indonesia khususnya pemilu 2024 yang telah berlalu, Gereja banyak menghimpun anak muda untuk memberikan wawasan politik dalam terang iman Katolik. Salah satu tokoh Gereja yang aktif mempersiapkan katekese politik menjelang pemilu 2024 lalu yakni, Pastor Frans Magnis Suseno SJ. Guru besar filsafat moral di STF Driyarkara ini selalu gentar mendorong dan membangun kesadaran anak muda bangsa dan masyarakat luas agar mau terlibat aktif dalam pemilu dan menolak tindakan golput  "Pemilu dilaksanakan bukan untuk memilih pemimpin yang baik, tapi untuk mencegah orang jahat berkuasa menjadi pemimpin, itu perlunya pemilu", tuturnya dalam 'Forum Diskusi Pemilu' yang disiarkan melalui kanal youtube Kemenko Polhukam RI. Tidak hanya Romo Frans Magnis Suseno SJ, tokoh Gereja Katolik lain yang turut menggaungkan pentingnya terlibat dalam pemilu dapat kita lihat melalui sosok Mgr. Ignasius Kardinal Suharyo, uskup Keuskupan Agung Jakarta. Dilansir dari CNN Indonesia, "Mungkin orang merasa tidak ideal pemilu seperti ini, tidak usah ikut, pergi berlibur lebih menyenangkan. Itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai warga kita tetap wajib ikut pemilu. Saya katakan, silahkan pilih dengan cerdas menurut hati nurani," kata Kardinal Suharyo dalam konferensi pers yang dapat disaksikan melalui kanal youtube Komsos Katedral Jakarta. Bapak Kardinal mengimbau umat Katolik dengan tegas agar terlibat aktif dalam pemilu 2024 sebagai bentuk tanggung jawab menjadi warga negara. Meskipun tidak ada pemimpin yang ideal, namun bukan berarti masyarakat harus abai dan dan tidak ikut berpartisipasi. Lebih dari itu, Bapak Kardinal juga menghimbau agar umat memilih secara kritis visi misi calon pemimpin pemerintahan agar terwujud cita-cita kemerdekaan.

Secara gamblang, sistem pemerintahan dalam Gereja Katolik tidak sama dengan sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gereja Katolik Universal yang berpusat pada tahta Paus di Roma pada praktiknya hanya memakai sistem demokrasi saat pemilihan Paus yang pemilihannya hanya diikuti oleh sejumlah kardinal dari seluruh dunia. Meskipun demikian, sebagai umat beriman Katolik yang sekaligus warga negara Indonesia, para pemimpin gereja sebagaimana berperan sebagai gembala, telah memberikan teladan tanggung jawab sebagai warga negara. Keterlibatan Gereja Katolik (khususnya umat awam orang muda Katolik) dalam politik menjadi pintu sarana yang esensial bagi umat awam dalam menjawab panggilannya menjadi terang dan garam di tengah dunia menuju kesempurnaan cinta kasih. 

Pendidikan pengetahuan dan dorongan minat politik kaum muda yang diterangi oleh iman Katolik yang ada di Gereja partikular sesungguhnya sejalan dengan seruan apostolik Gaudium et Spes art. 75 berikut ini: "Hendaknya diselenggarakan secara intensif pembinaan kewarganegaraan dan politik, yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda, supaya semua warganegara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara. Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik, yang sukar sekaligus amat luhur, dan berusaha mengamalkannya, tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil". Selain itu, kewajiban berwarga negara juga ditegaskan melalui 1 petrus 2:13-17 "Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja!" Dengan demikian, Gereja melihat katekese politik menjadi hal yang penting terkhusus di kalangan kaum muda umat awam Katolik.