Mohon tunggu...
Taini Alfin
Taini Alfin Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Saya memiliki hobi membaca dan mendengarkan musik

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Munculnya Kasus Penggelapan Dana dari Kegiatan Penambahan Persediaan Fasilitas Kesehatan bagi Masyarakat

30 November 2023   02:19 Diperbarui: 30 November 2023   02:19 58
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Apakah kalian sudah merasakan fasilitas kesehatan yang memadai di Indonesia? Fasilitas kesehatan yang di sediakan pemerintah bisa di rasakan oleh masyarakat kota namun masih sulit di rasakan oleh masyarakat desa. Apa hubungannya fasilitas kesehatan yang baik dengan menurunnya kasus korupsi di Indonesia? Perlu kita ketahui bahwa kesehatan yang baik sangatlah penting bagi kehidupan karena dengan kesehatan jasmani dan rohani akan membantu kita untuk menjalani kehidupan yang baik pula, semua yang kita jalani dan kita rasakan pastinya memiliki banyak sekali manfaat tetapi jika dalam keadaan sakit kita tidak akan bisa merasakan dengan baik hal-hal yang ada di sekitar kita, itu sebabnya kesehatan jasmani dan rohani itu sangat lah berharga.

Di Indonesia, tercatat bahwa terdapat 3.072 unit rumah sakit yang tersebar dan terbagi menjadi 2.561 rumah sakit umum serta 511 rumah sakit khusus. Dengan rumah sakit sebanyak itu, sebenarnya fasilitas yang ada di dalam rumah sakit juga sudah cukup memadai. Namun, yang jadi permasalahan adalah dari banyaknya rumah sakit yang ada, mengapa masih sulit untuk di jangkau oleh masyarakat desa dan juga biaya yang dipatok sangatlah mahal?

Hal-hal ini yang menjadi permasalahan hingga menyebabkan banyak sekali masyarakat yang merasa fasilitas rumah sakit tidak lah sampai ke mereka, Apakah pemerintah hanya diam terhadap permasalahan ini? Pemerintah tidak  mungkin akan diam dan pastinya pemerintah juga telah mengetahui permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini sebagaimana yang dilansir dari kompas.com solusi pemerintah menangani permasalahan- permasalahan infrastruktur dalam negeri, sebagai berikut;

  • Pembangunan infrastruktur jalan penghubung setiap desa, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan penghubung setiap desa sangat lah di perlukan karena hal ini seperti memanah dua burung dengan satu anak panah yang mana hal ini bukan hanya mengatasi solusi untuk memudahkan masyarakat ke rumah sakit tapi juga memudahkan masyarakat dalam bepergian menuju desa lain sehingga bisa membuat antara desa bisa melakukan hubungan melalui transaksi bahan pertanian dan peternakan atau memudahkan anak-anak desa untuk menjangkau sekolah sehingga akan bisa meningkatkan jumlah anak bersekolah di Indonesia hal-hal ini adalah aspek-aspek yang sangat bermanfaat untuk membantu pengembangan desa bukan hanya dalam fasilitas kesehatan tapi juga meningkatkan perekonomian desa dan pendidikan desa.
  • Program BPJS kesehatan adalah salah satu solusi dari pemerintah untuk menanggulangi masalah biaya rumah sakit yang tinggi hal ini sangat membantu permasalahan masyarakat Indonesia yang tidak dapat pergi ke rumah sakit karena takut mendapatkan biaya yang mahal dengan adanya BPJS masyarakat bisa di Tolong.

Dengan solusi-solusi yang telah di lakukan oleh pemerintah maka tentunya akan sangat membantu menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan terkait fasilitas kesehatan yang ada tetapi yang manjadi permasalahan yang baru adalah program yang di luncurkan oleh pemerintah mendatangkan masalah baru berupa kasus korupsi yang di lakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di lansir dari kebijakankesehatan.net tercatat 594 miliar data di korupsi dari sektor kesehatan dan itu yang tercatat karena yang tidak tercatat mencapai hingga 2 triliun lebih korupsi di sektor kesehatan.

Di lansir dari katadata.co.id tercatat sebanyak 2,91 triliun dana pembangunan jalan di perkirakan dana yang telah di korupsi mencapai besaran angka sejumlah 12 triliun lebih. Tentunya hal ini menjadi permasalahan baru bagi pemerintah pasalnya orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola modal yang di berikan pemerintah malah menjadi ladang pendapatan penghasilan pribadi yang di makan sendiri.

Hal ini dapat menjadi topik menarik untuk di bahas, dana yang seharusnya bisa di manfaatkan oleh banyak orang, menolong jutaan nyawa, membantu pengembangan pendidikan di Indonesia, membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia malah di korupsi dan di makan sendiri.

Bagi para oknum yang melakukan hal tersebut, maka sama saja seperti membunuh jutaan nyawa, orang yang membuat jutaan anak terhalang masa depannya, serta Indonesia yang terus-menerus akan mengalami krisis hanya karena mereka-mereka yang mementingkan diri sendiri. Pemerintah harus bisa mencari cara agar dana yang mereka rencanakan untuk bisa di salurkan dengan baik itu bisa benar-benar sampai dan di jalankan sesuai dengan amanah serta pemerintah juga harus bisa mencari orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bidang tersebut karena jika sampai penyaluran dananya salah maka tentunya akan sulit juga untuk bisa di jalankan dengan baik. Di lansir dari bpkb.go.id berikut beberapa cara untuk mengatasi permasalah korupsi.

  • Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, karena dewan perwakilan rakyat adalah orang-orang di tunjuk untuk mewakili suara rakyat dan jika mereka memang benar-benar menjalankan tugas maka tentunya kasus Korupsi bisa di atasi
  • Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, mahkamah agung adalah mereka yang bertanggung jawab untuk memutuskan bersalah atau tidak seorang itu sebabnya mereka sangat penting.
  • Membangun kode etik di sektor publik, kode begitu penting karena jika sekali melanggar kode etik maka sudah di pastikan memiliki kesalahan.
  • Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis. Fungsi kode etik adalah sebagai batasan-batasan dan juga ideologi yang kuat agar bisa tetap pada prinsip-prinsip awal.
  • Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Melakukan pengecekan kasus-kasus korupsi sudah memiliki tugas sendiri ya itu oleh KPK dengan adanya Komisi ini diharapkan seluruh kasus korupsi di temukan.

Dengan adanya cara-cara ini diharapkan pemerintah dapat menyelesaikan permasalah-permasalan korupsi di Indonesia dan bisa memberikan kembali pelayanan yang baik terhadap masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat bisa kembali dan juga masyarakat bisa percaya akan pemerintah dan ikut serta menjaga dan meningkatkan Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun