Indonesia tengah mengalami gejolak sosial-politik akibat dua putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi, yang menimbulkan pergolakan di masyarakat.
Setelah ditelusuri, ternyata terjadi ketimpangan antara persantren yang sudah maju dan pesantren yang belum maju.
pilkada dki, pilkada dki 2024, uu pilkada, anies basweda, Gibran rakabuming
Tidak dapat kita pungkiri, isu SARA masih mengepung dan mengungkung kebebasan kita dalam beraspirasi dalam sistem demokrasi. Urusan kebebasan beragama
Selain Ahok, hari ini Djarot juga datang ke sidang, namun sebagai pengunjung. Sidang yang didatangi bukan pula sidang Ahok, tapi sidang penghadangan k
PrologPasca jatuhnya Orde Baru tahun 1997 lahirlah Orde Reformasi tahun 1998. Setiap orde kekuasaan selalu memiliki karakter tersendiri terutama dalam
Dalam sidang uji materi (judicial review) terhadap pasal 70 ayat 3 UU No 10/2016 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar hari ini setelah Ahok merevi
"Saya tidak ingin kampanye,""Saya ingin menjaga APBD dari ancaman para garong""Saya sudah dikontrak 5 tahun," seru seorang petahana (incumbent).Berbag
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan Judicial Review Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi (MK). A
Dengan demikian sudah ada ribuan pilkada sejak 2008-2016 lalu dan seluruh petahana dengan “suka rela” mengikuti aturan, kecuali Gubernur DKI Jakarta B
Menanya Sense of Crisis DPR, LSM, dan Ormas Soal TerorismeHari Raya Idul Fitri telah menjelang, namun perilaku, bodoh, biadab, dan miris kembali terja
Jauh-jauh hari sebelum Undang-Undang Pilkada disahkan, sebagaian publik sudah ribut karena ada beberapa rancangan pasaldalam UU tersebut dicurigai “di
Para politisi di DPR menunjukkan kelas sebagai “pemain ulung”. Selama pembahasan revisi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pilkada, oponi masya
Salah satu penggagas Jogja Independent Busyro Muqqoddas mempersoalkan verifikasi faktual terhadap dukungan calon independen. Mantan Ketua Komisi Pembe
DPR RI berusaha memasukkan kembali keharusan bagi calon petahana (incumbent) untuk mundur dari jabatannya setelah ditetapkan menjadi calon kepala daer
[caption id="attachment_418604" align="aligncenter" width="624" caption="Ilustrasi, Pilkada (Kompas.com)"][/caption] Pilkada serentak yang segera d
Masih ingat, beberapa bulan yang lalu, negara ini telah dihebohkan oleh ulah DPR yang mengesahkan UU Pilkada oleh DPR pada 26 September 2014 lalu yang
Setu - Tangsel Semangat pemerintah kota Tangerang Selatan untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan sampah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari
Buaran - Tangsel Pemerintah kota Tangerang Selatan menjelang akhir tahun ini, sepertinya sedikit difokuskan lebih pada isu keamanaan. Terdapat 3 isu
Beberapa saat lalu maysarakat Indonesia sempat gempar karena DPR RI mengubah UU Pilkada. Dengan UU baru itu, masyarakat tidak lagi memilih langsung gu
