Konstitusi Indonesia yang Melampaui Perubahan Politik dan Hukum
Sekelompok mahasiswa hukum semester empat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN) Surabaya mengadakan acara sosialisasi
Bagaimana hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia diatur dalam UUD RI
Prof. Mr. Dr. Soepomo adalah seorang politikus sekaligus pengacara Indonesia yang memainkan peran penting dalam pembentukan Konstitusi Indonesia.
TNI-Polri diizinkan untuk mengisi jabatan ASN. Apakah pengesahan RPP tentang manajemen ASN akan melahirkan kembali Dwifungsi ABRI 2.0?
Referensi hukum negara apakah harus sesuai dengan hukum agama? mari temukan jawabannya disini....
Pancasila bukanlah sekadar semboyan atau slogan, tetapi merupakan landasan filosofis yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
YUDYA PRATIDINA MARHAENIS! GMNI JAYA! MARHAEN MENANG!
FGD DPD RI bersama UWP terkait sistem bernegara Indonesia saat ini. Muncul wacana agar kembali ke UUD 1945 asli sesuai rumusan para pendiri bangsa
UUD 1945 juga mengatur hak-hak warga negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Hilang SDA karena kemajuan zaman!
Penting untuk diingat bahwasannya hubungan antara negara dan warga negara dalam kaidah Islam harus bekerja sama untuk saling melengkapi satu sama lain
Tinggal menghitung hari tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 akan dimulai
Masyarakat seakan apatis serta menutup mata terhadap fenomena kemimpinan yang ada.
Temukan jawabannya dan langkah konkret berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk membangun Indonesia yang lebih aman dan adil.
“Jejak Anak Muda Indonesia: Gagasan Ksatria Airlangga melalui Akselerasi Kajian SDGs Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045"
Sudah memasuki tahun ke 78 berdirinya negeri ini, namun apakah sudah seutuhnya bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka?
Perbedaan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia
Ketahui Kiprah Heroik Mahkamah Konstitusi RI: Membela Hak Asasi Manusia demi Keadilan dan Kesetaraan!
Perjalanan panjang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah menginjak seperlima abad tentu bukan hal yang mudah.
