Mohon tunggu...
#uu pilkada
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Pengunjuk Rasa vs Polisi, Siapa Lebih Brutal?
LOVINA
LOVINA
31 Agustus 2024 | 3 hari lalu

Pengunjuk Rasa vs Polisi, Siapa Lebih Brutal?

Artikel memberikan gambaran tentang brutalitas polisi dan saran guna mewujudkan polisi yang lebih humanis dan manusiawi.

Vox Pop
46
1
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Ancaman Bahaya Jika DPR Memaksakan Pengesahan UU Pilkada
Agus Sutisna
Agus Sutisna
23 Agustus 2024 | 1 minggu lalu

Ancaman Bahaya Jika DPR Memaksakan Pengesahan UU Pilkada

Artikel ini membahas berbagai potensi ancaman bahaya jika DPR memaksakan pengesahan UU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK Nomor 60 dan 70

Cerita Pemilih
550
46
15
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kopi Kamis Siang
Alfred Benediktus
Alfred Benediktus
22 Agustus 2024 | 1 minggu lalu

Kopi Kamis Siang

Rakyat yang terlalu lama ditekan (seolah-olah secara konstitusional) suatu saat akan melakukan perlawanan, seperti hari ini

Vox Pop
74
13
7
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Jalankan Amanah UU No.10 Tahun 2016, Dukung Pilkada Serentak 2024
Reza Fahlevi
Reza Fahlevi
03 Februari 2021 | 3 tahun lalu

Jalankan Amanah UU No.10 Tahun 2016, Dukung Pilkada Serentak 2024

POLEMIK revisi Undang-Undang Pemilu No.7 tahun 2017 yang diinisiasi DPR menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2021 untuk ditetapkan di Paripurna ya

Kebijakan
561
3
7
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Menyikapi Pilkada Serentak 2020, Maria Goreti Adakan Raker dengan KPU dan Bawaslu Kalbar
Agustinus Tamen
Agustinus Tamen
04 Januari 2020 | 4 tahun lalu

Menyikapi Pilkada Serentak 2020, Maria Goreti Adakan Raker dengan KPU dan Bawaslu Kalbar

PONTIANAK -- Pentingnya perhelatan akbar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tahun 2020 mendatang menyedot perhatian banyak pihak,

Cerita Pemilih
89
3
7
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
UU Pilkada Harus Direvisi, Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut
Rudy W
Rudy W
05 Oktober 2019 | 4 tahun lalu

UU Pilkada Harus Direvisi, Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut

Bagja menyatakan beberapa aturan dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sudah tidak sinkron lagi dengan Undang-undang Pemilihan Umum

Kebijakan
87
3
2
LAPORKAN KONTEN
Alasan